Indonesian Waqf Board is an independent state institution formed based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqfs. This Board was formed in the framework of developing and advancing representatives in Indonesia.
Secretariat: Bayt Al Quran Building Beautiful Indonesia Miniature Park (TMII)

Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560

CONTACT >

T: +6221-87799232

     +6221-87799311

F: +6221-87799383

E: bwi@bwi.or.id

ABOUT US >

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

visitor since May 18, 2019

visitor since June 1, 2019 (Flag Counter Installed)

NAZHIR WAKAF

Dr. Fahruroji, Lc, MA

NAZHIR WAKAF

(Bagian pertama dari dua tulisan)

Oleh: Dr. Fahruroji, Lc, MA

 

Banyak yang bertanya kepada saya siapakah yang boleh menjadi nazhir? Pertanyaan yang lebih spesifik lagi apakah wakif boleh menjadi nazhir dan apakah nazhir bisa diwariskan? Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nazhir dan apa saja tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh nazhir?

Munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa nazhir menjadi persoalan yang sangat penting dalam perwakafan.

 

Nazhir memang memiliki peran penting dalam perwakafan. Berapa banyak harta wakaf yang berhasil dihimpun dan dikelola serta bermanfaat untuk kesejahteraan umat disebabkan nazhirnya amanah. Berapa banyak harta wakaf yang terlantar, hilang atau tidak ada lagi jejaknya disebabkan oleh nazhir yang tidak menjaganya, menelantarkannya bahkan dengan sengaja menghilangkannya. Berapa banyak hasil wakaf yang tidak diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (maukuf alaih) atau diberikan tapi tidak tepat sasaran karena nazhir menganggap harta wakaf sebagai miliknya. Berapa banyak sengketa wakaf atau sengketa nazhir terjadi karena tindakan nazhir yang tidak tepat dalam mengelola wakaf. Berapa banyak orang kaya yang enggan berwakaf karena ada nazhir yang tidak amanah atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

 

Pentingnya peranan nazhir dalam perwakafan telah menjadikan ulama bersepakat bahwa meskipun nazhir bukan sebagai rukun wakaf namun wakif harus menunjuk nazhir. Hal ini ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi enam unsur wakaf yang salah satunya adalah nazhir. Undang-Undang wakaf juga menyebutkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

 

Nazhir menerima harta wakaf dari wakif bukan untuk dimiliki tetapi sebagai amanah yang harus ditunaikan untuk mewujudkan tujuan wakaf. Kemanfaatan harta wakaf dan mengalirnya pahala wakaf secara terus menerus kepada wakif terletak pada pundak nazhir. Jika nazhir mengabaikan harta wakaf, maka wakaf menjadi tidak bermanfaat dan tidak ada lagi pahala yang mengalir untuk wakif.

 

Sebagai penerima amanat, nazhir wajib menjaga, mengawasi, memelihara, mengelola, dan memastikan wakaf bermanfaat untuk maukuf alaih. Memang secara bahasa nazhir berasal dari kata kerja nazhara yang artinya menjaga, mengawasi, memelihara, dan mengelola. Adapun nazhir adalah isim fa’il dari kata nazhara yang artinya penjaga atau pengawas. Penyebutan nazhir wakaf adalah penyebutan yang disebutkan oleh mayoritas ulama dan yang paling banyak digunakan saat ini. Selain disebut dengan nazhir, ada juga yang menyebutnya dengan qayyim dan mutawalli yang artinya sama dengan nazhir. Secara istilah ulama mendefinisikan nazhir sebagai pihak yang mengurus semua urusan wakaf.

 

Wakif dapat menunjuk dirinya atau pihak lain untuk menjadi nazhir atas harta yang diwakafkannya. Untuk menjadi nazhir tidak ada persyaratan gender karena nazhir boleh laki-laki atau perempuan. Mengenai hukum kebolehan wakif menjadi nazhir dan perempuan menjadi nazhir, merupakan kesimpulan hukum dari wakaf Umar bin Khattab atas tanahnya di Khaibar di mana nazhirnya Umar sendiri, lalu digantikan oleh puterinya yang bernama Hafsah, dan berikutnya sebagai pengganti puterinya adalah orang-orang yang berkompeten dari keluarganya.

 

Dari kisah wakaf Umar ini juga dapat disimpulkan bahwa apabila wakif mensyaratkan bahwa yang menjadi nazhir atas harta wakafnya adalah dirinya sendiri atau si A, dan kalau dia meninggal diganti si B, dan kalau dia meninggal diganti si C, maka syarat wakif tersebut harus diikuti atau dilaksanakan.

 

Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa wakif tidak boleh menunjuk atau mengangkat dirinya sendiri sebagai nazhir, agar tidak ada kesan ia wakaf untuk dirinya sendiri, atau dikhawatirkan ia akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari tujuan wakaf. Menurut penulis, siapapun dapat menjadi nazhir baik wakif maupun pihak lain asalkan memenuhi syarat sebagai nazhir. Soal potensi penyimpangan dan anggapan wakafnya untuk dirinya sendiri jika yang menjadi nazhir adalah wakifnya, dapat dijaga dengan pengawasan dan penegakkan hukum. Lagi pula, jika yang menjadi nazhir bukan wakif tapi pihak lain, maka potensi penyimpangan wakaf atau hasilnya tidak dinikmati oleh maukuf alaih tetap ada. Jadi, kuncinya agar tidak terjadi penyimpangan wakaf dari tujuannya ada pada pengawasan dan penegakkan hukum.

Ada juga anggapan yang menyatakan bahwa wakif tidak boleh menjadi nazhir karena ketika ikrar wakaf, wakif menyerahkan harta yang diwakafkan kepada pihak lain untuk diterima. Kalau nazhirnya adalah wakif maka yang ada hanya penyerahan harta wakaf dari wakif, namun tidak ada penerimaan harta wakaf oleh pihak lain. Masalah ini masuk dalam pembahasan shighat yang merupakan salah satu dari rukun wakaf. Shighat adalah ikrar wakaf atau pernyataan wakaf dari wakif yang ditandai dengan penyerahan benda atau barang yang diwakafkan. Ulama sepakat bahwa shighat dalam akad wakaf cukup dengan ijab (penyerahan) saja dari wakif tanpa qabul (penerimaan) dari pihak lain, sebab wakaf termasuk akad tabarru’ yang terlaksana dari satu pihak saja yaitu wakif.

 

Apabila wakif tidak menunjuk siapapun untuk menjadi nazhir atas harta yang diwakafkannya, maka yang menjadi nazhir adalah hakim atau pemeritah. Dalam hal ini, hakim atau pemerintah dapat menunjuk pihak lain untuk menjadi nazhir atas harta wakaf yang tidak ada nazhirnya.

 

Bagaimana dengan maukuf alaih apakah dibolehkan menjadi nazhir? Maukuf alaih boleh menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan nazhir karena hasil atau manfaat wakaf kepunyaaanya. Jika yang ditunjuk sebagai maukuf alaih beberapa orang saja, maka mereka semua dapat menjadi nazhir. Namun, jika terdiri dari banyak orang, maka dipilih beberapa orang dari mereka untuk menjadi nazhir. Jika yang menjadi maukuf alaih anak-anak atau orang gila, maka yang menjadi nazhir adalah walinya selama wakif tidak menunjuk seseorang untuk menjadi nazhir mewakili mereka, atau wakif telah menunjuk seseorang namun orang tersebut meninggal dunia.

 

Seseorang tidak diperbolehkan mengajukan dirinya atau meminta untuk diangkat atau ditetapkan sebagai nazhir. Menurut mazhab Hanafi tidak diangkat sebagai nazhir mereka yang meminta untuk diangkat sebagai nazhir. Mereka juga berpendapat bahwa yang lebih baik adalah seseorang tidak meminta untuk menjadi nazhir untuk menghindari fitnah dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam urusan agama. Namun demikian, jika seseorang memiliki kompetensi menjadi nazhir dengan niat yang tulus untuk mewujudkan tujuan wakaf, maka dia boleh meminta untuk diangkat sebagai nazhir. (Bersambung)