Indonesian Waqf Board is an independent state institution formed based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqfs. This Board was formed in the framework of developing and advancing representatives in Indonesia.
Secretariat: Bayt Al Quran Building Beautiful Indonesia Miniature Park (TMII)

Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560

CONTACT >

T: +6221-87799232

     +6221-87799311

F: +6221-87799383

E: bwi@bwi.or.id

ABOUT US >

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

visitor since May 18, 2019

visitor since June 1, 2019 (Flag Counter Installed)

NAZHIR WAKAF (Bagian terakhir dari dua tulisan)

Dr. Fahruroji, Lc, MA

NAZHIR WAKAF

(Bagian terakhir dari dua tulisan)

Oleh: Dr. Fahruroji, Lc, MA

 

Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nazhir? Beberapa syarat penting untuk menjadi nazhir yang telah ditetapkan para fuqaha adalah sebagai berikut:

 

(1) Nazhir harus beragama Islam apabila maukuf alaih nya beragama Islam atau untuk lembaga keagamaan Islam. Jika maukuf alaih nya non muslim tertentu, maka nazhirnya boleh non muslim.

(2) Nazhir harus dewasa, berakal, adil, dan amanah.

(3) Nazhir harus mampu melaksanakan tugasnya

(4) Nazhir harus memiliki pengetahuan tentang wakaf, hukum wakaf, pengelolaan wakaf, dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan wakaf.

 

Nazhir yang memenuhi persyaratan, akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Harta wakaf akan bermanfaat, terjaga keberlangsungannya, bertambah hasilnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Sebaliknya nazhir yang tidak memenuhi persyaratan, akan membuat wakaf tidak berperan dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

 

Lantas, apa saja tugas-tugas nazhir?

Para fuqaha telah menetapkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan nazhir, di antaranya:

 

1. Melaksanakan syarat atau ketetapan wakif karena kedudukan syarat wakif seperti nash dari syari (al-Qur’an atau al-Sunnah). Hanya saja, nazhir boleh melanggar apa yang telah ditetapkan oleh wakif jika ada kemaslahatan yang lebih besar setelah mendapat izin dari hakim atau pemerintah.

2. Menjaga harta wakaf dan hasilnya. Wakaf adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir kepada wakif, baik semasa hidupnya masupun setelah ia meninggal dunia. Untuk itu, nazhir harus menjaga keberlangsungan harta wakaf dan manfaatnya. Apabila harta wakaf hilang, terlantar, tidak bermanfaat, atau tidak ada hasilnya, maka nazhir berdosa.

3. Mengelola dan mengembangkan wakaf serta memperbaik kerusakannya. Tugas ini menjadi tugas nazhir yang paling penting untuk dilaksanakan agar harta wakaf terus bermanfaat atau memberikan hasil. Untuk biaya perbaikan harta wakaf, dialokasikan dari hasil pengelolaan wakaf.

4. Membagi hasil pengelolaan wakaf kepada maukuf alaih.

5. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menghilangkan harta wakaf, seperti menjaminkan atau menggadaikan harta wakaf.

 

Persoalan nazhir, persyaratan dan tugas-tugasnya yang telah dibahas dan ditetapkan oleh fuqaha, dirumuskan kembali dalam undang-undang wakaf yang menetapkan bahwa nazhir meliputi perseorangan yang terdiri dari minimal 3 orang, organisasi, dan badan hukum.

 

Ketetapan tersebut mengharuskan nazhir berbentuk kelompok orang atau kelembagaan agar tercipta mekanisme kerja yang baik yang mengedepankan kemaslahatan umat, bukan mengutamakan kemaslahatan pribadi.

 

Selanjutnya, agar wakaf benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuan-tujuannya, undang-undang wakaf juga memperketat seseorang atau lembaga yang akan menjadi nazhir dengan menetapkan bahwa perseorangan dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

 

Adapun untuk organisasi dan badan hukum untuk dapat menjadi nazhir harus merupakan organisasi dan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam, selain pengurusnya harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.

 

Nazhir yang telah memenuhi persyaratan, oleh undang-undang wakaf diberikan tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

 

Dalam melakanakan tugas-tugas tersebut, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

 

Mengenai imbalan nazhir ini, ulama fikih juga sepakat bahwa nazhir diberikan imbalan sesuai upah standar atau lebih sesuai dengan kinerjanya. Mereka berdalil dar hadis Rasulullah yang menceritakan wakaf Umar bin Khattab: “Tidak dilarang bagi orang yang mengurusinya (nazhir) untuk mengambil makan dari (hasil) harta wakaf dengan cara yang baik, atau untuk memberi jamuan kepada temannya, tanpa bermaksud mengambil kekayaan dari harta wakaf itu.”

 

Undang-undang wakaf juga menetapkan bahwa nazhir dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Selain pembinaan, penilaian dan pengawasan terhadap kinerja nazhir harus dilakukan untuk mengetahui kekurangan, penyimpangan dan keberhasilan nazhir dalam melaksanakan tugasnya.

 

Nazhir yang tidak melaksanakan tugasnya atau melakukan penyimpangan, diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain yang berkompeten atau profesional, dan diproses secara hukum atas penyimpangan yang dilakukannya.

 

Nazhir yang mampu atau berhasil melaksanakan tugasnya perlu disertifikasi. Nazhir yang sudah disertifikasi, diumumkan kepada publik agar dipilih oleh wakif yang akan mewakafkan hartanya.

 

Wakif atau calon wakif harus diberikan edukasi pentingnya memilih atau menunjuk nazhir yang profesional, memiliki kompetensi sesuai bidang wakaf yang akan dikerjakannya.

 

Sebagai contoh, wakif yang menghendaki wakafnya dikelola menjadi lembaga pendidikan, maka harus memilih nazhir yang memahami dunia pendidikan dan mampu mengelola lembaga pendidikan. Wakif yang menghendaki wakafnya dikelola menjadi rumah sakit, maka harus memilih nazhir yang memiliki kompetensi dalam pembangunan dan pengelolaan rumah sakit. Wakif yang menghendaki wakafnya dikelola secara komersial, maka harus memilih nazhir yang ahli dalam berbisnis atau berinvestasi.

 

Nazhir harus mengelola harta wakaf untuk sebesar-besarnya kepentingan maukuf alaih, bukan untuk sebesar-besarnya kepentingan nazhir.

Hanya nazhir yang profesional dan amanah yang dapat mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

 

Nazhir yang profesional dan amanah bisa berasal dari wakif, selain wakif, keturunan wakif, laki-laki atau perempuan. Yang paling penting, nazhir tidak hanya seorang tapi kelompok orang atau berbentuk organisasi atau badan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang wakaf.