Indonesian Waqf Board is an independent state institution formed based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqfs. This Board was formed in the framework of developing and advancing representatives in Indonesia.
Secretariat: Bayt Al Quran Building Beautiful Indonesia Miniature Park (TMII)

Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560

CONTACT >

T: +6221-87799232

     +6221-87799311

F: +6221-87799383

E: bwi@bwi.or.id

ABOUT US >

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

visitor since May 18, 2019

visitor since June 1, 2019 (Flag Counter Installed)

Jurnal

KNKS

Ekonomi dan keuangan syariah dewasa ini

mengalami perkembangan pesat baik dalam tataran global maupun

nasional. Tumbuhnya beberapa institusi ekonomi dan keuangan

syariah di beberapa negara menegaskan hal ini. Dengan jumlah

penduduk Muslim yang mencapai 87.18 persen dari 232.5 juta jiwa,

Indonesia menyimpan potensi ekonomi syariah yang sangat besar.

 

Menurut laporan the Global Islamic Economy Index 2018/2019,

Indonesia masuk dalam top 10 produsen halal dunia. Sementara

sebagai konsumen, Indonesia juga menempati peringkat top 6

misalnya sebagai konsumen pertama makanan halal, ketiga fesyen

Muslim, kelima halal travel- halal media dan rekreasi, serta keenam

untuk halal farmasi-kosmetik.

 

Salah satu upaya Pemerintah tersebut yaitu diantaranya dengan

membentuk KNKS (Komite Keuangan Syariah Nasional). KNKS

bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan

pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung

pembangunan ekonomi nasional dan bentuk upaya serius pemerintah

mengembangkan ekonomi syariah yang melibatkan semua pemangku

kepentingan di Indonesia.

 

Literasi masyarakat merupakan salah satu tantangan terbesar dalam

pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga hadirnya

edisi perdana Buletin Insight ini diharapkan dapat menjawab

tantangan tersebut khususnya sebagai wadah dalam memberikan

informasi kepada masyarakat terkait perkembangan terbaru tentang

industri ekonomi dan keuangan syariah dalam bahasa yang mudah

dipahami sehingga dapat menyasar seluruh lapisan masyarakat di

Indonesia.

 

Alhamdulillah, pada tgl 14 Mei 2019, KNKS telah meluncurkan

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (MEKSI) sebagai

sebuah acuan roadmap pengembangan ekonomi syariah di dalam

negeri, termasuk industri dan sistem keuangan syariah agar mampu

memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kontrasnya kontribusi peran Indonesia sebagai produsen

dibandingkan sebagai konsumen produk halal halal dunia ini

mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan berbagai langkah

strategis untuk mendorong percepatan dan pengembangan ekonomi

syariah di Indonesia dengan tujuan menempatkan Indonesia dalam

top world-league ekonomi syariah dunia.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Asep Saepudin Jahar

Tulisan ini menguraikan tentang dinamika pengelolaan wakaf uang yang dilakukan nazir di Indonesia. Nazhir wakaf uang, disamping berperan penting, dalam prakteknya terdiri dari dua. Pertama, nazir perorangan atau lembaga secara langsung mengelola wakaf uang. Dalam kasus ini wakaf uang sebenarnya sudah dikonversi ke dalam benda/property produktif supaya lebih menghasilkan. Kasus ini terjadi karena jumlah wakaf uang didapat dari berbagai pewakaf yang jumlahnya beragam sehingga hanya memungkinkan menjadi produktif kalau diakumulasikan dan dijadikan benda wakaf lain. Kedua, nazir wakaf uang adalah Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri, disamping ia sebagai penerbit sertifikat wakaf uang. Uang disimpan dalam bentuk wadiah yang dikelola oleh bank secara hati-hati. Kasus pertama umumnya menguat di Indonesia, dimana lembaga-lembaga wakaf (nazir) mengelola wakaf uang untuk tujuan-tujuan produktif yang diinvestasikan ke dalam bentuk property, seperti kasus Tabungan Wakaf Indonesia. Kembali pada fenomena wakaf uang di Indonesia, maka peran BWI menjadi sangat strategis untuk melihat seberapa baik pengelolaan wakaf uang oleh lembaga nazir.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Syakir Sula

Artikel ini mendeskripsikan bentuk kerjasama Kerjasama Nazhir dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf Uang komperatif antara Indonesia Bangladesh dan Yordania. Usaha perbankan perbankan di Indonesia dalam mengembangkan wakaf uang meliputi 3 kegiatan utama yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. Dalam mengelola wakaf uang selain menghimpun dana bank syariah memiliki peran sebagai Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad-akad perbankan yang sesuai dengan syariah. Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, tak banyak berbeda dengan wakaf tanah, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan itu tak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10 %) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90 %). Nazhir memiliki kepercayaan kepada bank syariah untuk membangun kerjasama atau bermitra dalam menghimpun ataupun mengelola wakaf uang karena bank syariah memiliki jaringan luas, sebagai fund manager, pengalaman jaringan informasi dan peta distribusi.

Model kelembagaan pengelolaan wakaf di Yordania tergolong sangat produktif, baik aset wakaf yang berupa tanah maupun uang. Cara penerimaan wakaf uang di Yordania tidak harus melalui bank syariah, tapi dapat langsung diberikan kepada nazhir. Karena itu, Majelis Tinggi Wakaf hanya memanfaatkan bank syariah sebagai lembaga penerima wakaf uang. Hal ini untuk menampung beberapa wakif yang tidak dapat langsung memberikan wakaf uangnya kepada nazhir secara langsung. Jadi, ia dapat berwakaf dengan cara datang ke kantor bank syariah atau transfer ke no rekening nazhir yang dituju. Pengelolaan wakaf uang di Yordania dikolaborasi dengan pengelolaan wakaf tanah atau properti.

Kata kunci :

Pengelolaan Wakaf Negara Muslim, Komperasi, Model Pembiayaan Wakaf, Mitra Pengelolaan, Lembaga Penitip.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Arif Zamhari

Tulisan ini secara deskriptif akan melihat peran strategis yang dapat dimainkan oleh LKS dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Selanjutnya, tulisan ini mencoba melihat beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Perkembangan wakaf uang di Indonesia belum menunjukkan efisiensi besar meskipun saat ini sudah sebanyak 9 lembaga keuangan syariah yang ditunjuk langsung dari pemerintahan untuk bertugas sebagai penghimpunan dana wakaf uang, jumlah wakaf uang yang terkumpul dari tahun 2008 sampai 2011 senilai 2. 915,156,485 milyar.

Masih minimnya pengumpulan aset dana wakaf dan sulitnya mengimplementasi LKS dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan tantangan pertama adalah terkait dengan minimnya jumlah nazir yang diperlukan dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Kedua sulitnya LKS-PWU menjelaskan kepada para calon wakif tentang proyek konkrit yang dapat didanai dari hasil uang wakaf. Dengan kata lain, selama ini belum ada proyek andalan yang bisa ditawarkan LKS-PWU kepada para calon wakif. Harus diakui proyek konkrit dan andalan merupakan salah satu sarana untuk menarik para calon wakif sehingga mereka mau menginvestasikan uang wakaf mereka sambil meraup pahala akhirat. Para calon wakif tentu saja akan merasa yakin dan mantap jika dana uang yang mereka wakafkan akan diivestasikan untuk pembiayaan proyek-proyek yang konkrit. Ketiga masalah yang dihadapi LKS-PWU adalah belum adanya kesamaan pemahaman antara LKS-PWU dan BWI serta Kemenag tentang beberapa poin dalam Undang-Undang tentang Wakaf serta aturan pelaksanaannya. Akibatnya, pihak LKS-PWU kerap kali merasa ragu untuk melangkah dan menentukan kebijakan tentang wakaf uang.

Kata kunci :

Lembaga keuangan syariah; Investasi wakaf uang; Implementasi; Penghimpun wakaf uang; Manager investasi.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

M. Cholil Nafis

Artikel ini memberikan penjelasan tentang bagaimana penerapan wakaf uang di Indonesia, aplikasi wakaf uang diatur dalam UU No. 41 Th.2004 Pasal.28 disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Beberapa intrumen spesifik tentang wakaf yang diatur pada Pasal 28 sampai Pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keluangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI maka keputusan Menteri Agama RI telah menetapkan LKS lima LKS yang sudah berjalan sebagai penerima wakaf uang, yaitu BNI Syaria’ah, Bank Mu’amalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Jogya Syaria Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertfikat.

Penerapan wakaf uang di Indonesia memiliki potensi besar serta dampak positif artinya Wakaf uang memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (waqif) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. Ketiga, wakif tidak perlu menunggu kaya raya atau tuan tanah untuk berwakaf karena uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat berupa wakaf kolektif.

Kata Kunci :

Mata Uang Kertas, Sertifikat Wakaf Uang, Pengelolaan Wakaf, Dinar, Lembaga Keuangan Syariah.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

H.Abdul Qodir, SH, M.Hum

peraktik Istibdal tanah wakaf di Indonesia masih menimbulkan kontroversi, lemahnya dan awamnya pemahaman masyarakat menjadikan konsep ini masih menjadi sebuah kajian yang harus diverifikasi untuk bisa direalisasikan bagi penyelesaian permasalahan wakaf yang marak terjadi saat ini di Indonesia. Kasus penukaran harta benda wakaf atau perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran atau dalam istilah fiqh disebut “Istibdal” sudah sering terjadi di Indonesia hal ini disebabkan berbagai macam permasalahan atas kepemilikan harta wakaf yang tidak efektif dari segi pengelolaannya.

Tulisan ini mencoba memberikan instrument bagaimana konsep dan praktik istibdal yang telah diaplikasikan di Indonesia, Undang-undang wakaf nomor 41 2004 tentang wakaf tepatnya pasal 40 huruf f menyebutkan bahwa konsep tukar dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan perundangt-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah

Kata kunci :

Peraktik Istibdal, Tukar Menukar Harta, Prosedur Pergantian Harta Tanah Wakaf, Waktu Istibdal, Birokrasi Istibdal.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

M. Soleh Amin

Artikel ini menjelaskan tentang status tanah wakaf dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan berbagai peratruran pelaksanaannya, maka secara yuridis, telah terjadi suatu pembaharuan hukum pertanahan, dimana persoalan tentang perwakafan tanah telah diatur, ditertibkan dan diarahkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar telah memenuhi hakekat dan tujuan perwakafan menurut Islam. Bahkan lebih dari itu,dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Pokok Agraria, lembaga perwakafan Islam telah menjadi bagian dari system hukum pertanahan di Indonesia.

Selanjutnya,eksisitensi lembaga wakaf Islam dalam system hukum pertanahan nasional semakin kuat dengan diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam dan terakhir dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingga perwakafan tanah dari lembaga keagamaan Islam saat ini telah menjadi lembaga keagrariaan nasional dan menjadi bagian dari system pertanaha nasional.

Kata kunci :

Hukum Agraria, Kompilasi Hukum Islam, Pertanahan Nasional, Perwakafan Tanah Milik, Lembaga Keagrarian Nasional.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Suparman Ibrahim dan Nani Al Muin

هذا البحث يحلل عن إمكانية وقف الأراضي في إندونيسيا التي تؤتي المصالح للمجتمع في مجال الاقتصاد والتعليم والصحة والاجتماعية وغير ذلك . يشير هذا البحث إلى عدد الأراضي الوقفية المكتوبة في وزارة الشؤون الدينية وهيئة الأوقاف الإندونيسية . هذه الأراضي يمكن أن تكون وسيلة لتنمية الأوقاف في إندونيسيا لدى الأغنياء والمؤسسات الخيرية والمستثمرين من داخل البلد وخارجه . أراضي الأوقاف في إندونيسيا لها إمكانية كبيرة للتنمية لأجل طويل وهي مجموعة من الأفراد والمؤسسات والشركات .

هيئة الأوقاف الإندونيسية الآن في عملية التعاون مع بعض المؤسسات والمستثمرين من داخل البلد وخارجه لإحياء الأراضي الوقفية ليزيد إنتاجا . هذا التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وقطر الخيرية والأمانة العامة للأوقاف و باسياد ( PASIAD ) تركيا والأوقاف النيوزيلندية وبروناي . وفي إندونيسيا بالتعاون مع وزارة الإسكان العامة بإصدار قانون الإسكان الذي يحتوي على فصول تتعلق ببناء الشقق المستأجرة على الأراضي الوقفية وبالتعاون مع شركة فرانجسكا ( PT. Francisca ) لبناء المنارة على الأراضي الوقفية في ناتاه أبانج جاكرتا وبالتعاون مع شركة سال ( PT. SAL ) لبناء المستشفى لأمراض الأمهات والأولاد في سرانج بانتن ( Serang Banten ).

الأراضي الوقفية المسجلة لدى مركز الإحصاء الدولي بطريق استطلاع إمكانات القرية ( survey potensi desa / Podes 2000 ) في إندونيسيا 483،000 هكتار مع أن وزارة الشؤون الدينية سنة 2002 سجل 154،000 هكتار وسنة 2010 تزيد إلى 270،000 هكتار

This article explores the potency of waqf lands in Indonesia, which could give the advantages to the ummah, such as in the aspects of education, economy, health, and many other social aspects. This article will describe several waqf lands that registered at The Department of Religious Affairs and at The Indonesia Waqf Council (BWI). These lands could be models of social care implementation for individuals, aghniya, social institutions, national and international investors those are interested in developing waqf assets. The lands of waqf in Indonesia have huge potencies for long term expandable, which are collected from individual waqif, organizational waqif, and firm waqif.

The Indonesia Waqf Council (BWI) is processing the cooperation with some national and international investors and institutions to move ahead on how to start the waqf land assets up in Indonesia which need to optimize their productivities. The cooperation has established between BWI and The Islamic Development Bank (IDB), Qatar Charity, Kuwait, Brunai Waqf Council, and in Indonesia with The Ministry of Public Housing, released the law of housing. This law contained articles concerning about the development of rental apartment on the waqf land. BWI also has a cooperation with PT Francisca to build a tower on the waqf land at Tanah Abang Jakarta, and with PT SAL for building a Mother and Child Hospital in Serang, Banten.

The waqf land assets in Indonesia which have been reported by The Statistic Center Bureau’s registration (BPS) from The Activity of Village Potential Surveys (Podas,2000) show those have total width 483.000 hectare. And in 2002, The Ministry of Religious Affairs’ office has finished the registration on waqf land assets with total width 154.000 hectare, and the registration in 2010 has increased to 270.000 hectare.

Keywords: waqf, waqif, nazir, mauquf ‘alaih, potency, the productive processes, to mean.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Mulya E. Siregar

البنك الإسلامي كما نصه القانون رقم 41 سنة 2004 عن الوقف يمكن أن يصبح البنك الذي يستلم وقف النقود و يودعه باسم الناظر بعد تعيينه من قبل وزير الشؤون الدينية بل يصبح البنك مستلم وقف النقود شريك الناظر في استثمار وقف النقود و تنميته. و نصت المادة 48 من اللوائح الحكومية رقم 42 سنة 2006 : أن عملية إدارة استثمار وتنمية أموال الوقف لا بد من طريق الاستثمار في منتجات البنوك الإسلامية و/أو أدوات مالية شرعية أخرى.

تعريف الاستثمار عند القانون رقم 21 سنة 2008 عن البنوك الشرعية في المادة 1 رقم 24 : هو المال الذي أودعه العملاء في البنوك الشرعية على أساس عقد المضاربة أو أي عقد لا يخالف الشرع من السندات أو الصكوك أو غيرها. و من ضمن نوع عقد آخر عقد المضاربة المقيدة.

عملية تطبيق وقف النقود في البنك الإسلامي عن طريق عقد الوديعة، و يمكن إيداعه في المكاتب البنكية أو أجهزة الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية غيرها. إيداع وقف النقود في البنك الإسلامي دون غيره من المؤسسة المالية الإسلامية له امتيازان : الأول : هذه العملية تحت مظلة القانون، الثاني : ضمان مال الوقف من إفلاس البنك.

Abstract

Islamic banking is one of the Islamic Financial Institutions (LKS) that is entitled to receive cash waqf and a place for Nazhir to manage waqf fund. The appointment of LKS as a recipient of cash waqf is stipulated in article 48 Law No. 42 Year 2004 on Waqf. The management and development of cash waqf property, as referred to Article 48 of PP No. 42 Year 2006 on the implementation of Law No. 41 Year 2004 on Waqf, can only be carried out through investment in products of LKS and Islamic financial instruments. The meaning of investment itself as stated in Law No.21 Year 2008 on Islamic Banking, Article 1 number 24, is the fund entrusted by customers to Bank and / or LKS based on mudharabah principle or other contract that does not conflict with Sharia principles. in the form of deposits, savings or other forms equivalent. Included in other equivalent forms are investment in mudharabah muqayyadah contract.

The implementation of cash waqf in Islamic banking can be done in the form of cash waqf revenue based on wadiah contract through the bank branch network, ATMs, internet banking, or other electronic means. The extensive role of Islamic banks in the development and management of cash waqf, is also facilitated by 2 advantages difficult to be matched by other LKS, namely a strong legal basis of the Act and assuredness of customer funds, including cash waqf funds in Islamic banks.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Ita Anistianah

الوقف يشكل عنصرا هاما في تشكيل المجتمع المدني. من خلال أموال الأوقاف، يستطيع الجمهور تحقيق ما يلي: (1) الاكتفاء الذاتي في إدارة التعليم (2) الاكتفاء الذاتي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. الاعتماد على النفس إنما هو رأس المال الرئيسي لتشكيل المجتمع المدني. وهذه الورقة ستناقش دور الأوقاف في تشكيل المجتمع المدني في مادورا. بالاستناد إلى معلومات صادرة عن الهيئة التي تدير شئون الأوقاف فإن الأوقاف في مادورا تقوم بإدارتها المساجد والمعاهد الإسلامية. تمكن أهالي مادورا من خلال الأموال التي تجمعها هيئة الأوقاف من إنشاء المساجد والمعاهد الإسلامية والتي تبقى حتى يومنا هذا مركزا لأنشطة اجتماعية دينية. هناك معهد عصري مستقل ومحايد تم بناؤه من محاصيل الأراضي الوقفية، وهو معهد الأمين بريندوان الإسلامي. وهذا المعهد إنما هو مثال ونموذج للنجاح في إدارة الأموال الوقفية، بحيث يتمكن المعهد تحقيق الذات ليصبح من المعاهد المستقلة والمحايدة ومضمونة الجودة. هذا النجاح يقاس بالنجاح في إدارة الأوقاف المستديمة والقدرة على مواكب متطلبات الأحوال والأوضاع للتطور من النظام التقليدي لإدارة الأوقاف إلى النظام الحديث. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة تم تحليلها عن نهج النوعية في علم الاجتماع، كما أن البيانات تم تقديمها عن طريق التحليل البياني.

الكلمات الرئيسية: المعهد، المجتمع المدني، الأوقاف، الدين، النظام


Abstract

Waqf is an urgent element in establishing Civil Society in religious institutions. With the waqf funding, the community can be 1) independent in managing education and 2) then becomes socially independent in economics and politics. This paper will discuss the role of waqf in establishing Civil Society. In Madura, waqf is administered by mosques and islamic boarding schools (pesantren). Using waqf funding, the Madurese communities establish mosques and boarding schools which have become the places of socio-religious activities. In addition, the boarding schools built on waqf land is capable of being modern, independent and neutral, such as Al-Amien Prenduan Boarding School. Al-Amien Prenduan is a sample of successful boarding schools in managing waqf so that this boarding school is able to be independent, neutral, and highly qualified. The success of waqf management is measured by its ability to last and evolve from the traditional management system into a modern one. The method used in this study is qualitative method that analyzed sociology. Data presented deskripstif analysis. This research uses a qualitative method with case studies in Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. The data are presented descriptively.

Keywords :Islamic boarding schools, civil society, waqf, religion.system.

Abstrak

Wakaf adalah elemen penting dalam membentuk civil society. Melalui dana wakaf, masyarakat bisa 1) mandiri dalam mengelola pendidikan 2) mandiri secara ekonomi, politik dan sosial. Kemandirian merupakan modal utama bagi terbentuknya civil society. Tulisan ini akan mendiskusikan peran wakaf dalam membentuk civil society di Madura. Berdasarkan institusi pengelola wakaf, wakaf dikelola oleh Masjid dan Pesantren. Melalui dana wakaf masyarakat Madura mendirikan Masjid dan pesantren yang sampai saat ini menjadi tempat aktivitas sosial keagamaan. Bahkan, pesantren yang dibangun dari tanah wakaf mampu menjadi pesantren modern yang independen dan netral, seperti yang terjadi pada Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan salah satu model kesuksesan pesantren dalam pengelolaan wakaf, sehingga pesantren ini mampu menjadi pesantren yang mandiri, netral dan berkualiatas. Keberhasilan diukur dari pengelolaan wakaf yang bertahan lama dan mampu berkembang dari sistem pengelolaan wakaf tradisional menjadi sistem pengelolaan wakaf modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dianalisis secara sosiologi. Data disajikan secara analisis deskripstif.

Kata kunci : Pesantren, civil society, wakaf, agama, sistem

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Rendy Dwi Novalianto

إندونيسيا هي أكبر دول العالم التي يتجمع فيها المسلمون، كما أنها من أوسع دول العالم اتي يوجد بها مساحة الأراضي الوقفية. لكن هذه المساحة الواسعة من الأراضي الوقفية تتضارب مع مستوى رفاهية مسلمي إندونيسيا المتدني. ومن الملحوظ أن معظم مساحة هذه الأراضي الوقفية تستخدم للمساجد والمدارس والمقابر، وهذا ما يسبب عدم تمكن الأوقاف من تحقيق وظائفها وأصبحت الأوقاف الإسلامية كشكل من أشكال العمل الخيري عبئا على المسلمين، لا بد أن يدفعوا تكاليف الصيانة والتشغيل. عدم اهتمام الحكومة بشئون الأوقاف ناجم عن عدد من الأشياء، بما في ذلك عدم تنسيق العلاقة بين الحكومة والمسلمين. ويرجع ذلك إلى خوف الحكومة من هيمنة قوة السياسة الإسلامية المحتملة على شئون الدولة التي تسعى إلى شرعية القانون الإسلامي. لكن هذه العلاقة السيئة بدأت تتغير نحو التحسن ولو ببطء بعد تنازل الجماعات الإسلامية السياسية عن مبادئها، ومع هذا التحسن في العلاقات بين الحكومة والمسلمين، سجلت سياسة الأوقاف أيضا تطورا إيجابيا من طرفها بالذات.

الهدف من هذه الدراسة إيضاح سياسة الأوقاف في التاريخ الإندونيسي، والعملية السياسية التي تليها، وكذلك تحليل الجهات الفاعلة المعنية في عملية صياغة سياسة الأوقاف. أما المنهج المستخدم في هذا البحث فهو نهج النوعية، وذلك باستخدام تقنيات جمع البيانات مثل الملاحظات، والمقابلات، ودراسة المراجع.

الكلمات الرئيسية: قانون الأوقاف، السياسة العامة، المجتمع المدني، أصاب القرار، سياسة أجندة.

Indonesia is the largest Muslim country in term of population, while at the same time Indonesia also has one of the largest waqf property in Islamic world. The abundance of waqf property didn’t resulting welfare for muslim community in Indonesia. It is because the vast majority of waqf property in Indonesia came in form of mosque, school and cemetery. Thus waqf as one of Islamic philanthropy failed to create welfare to muslim community. For years waqf property burdening muslim community to subsidize it’s operational and maintenance cost. Years of neglect from government as the result of worse relation between government and muslim community adding difficulties faced by waqf. This inharmonious relation caused by government caution of possible strenght of political Islam masses who tried to legalize Islamic Sharia in form of national law. After political Islam group willing to compromise their stance toward state ideology. Simultaneously with improvement in regard of government and muslim community relation, government policy of waqf also faced positive development.

The aims of this research are to describe history of waqf policy in Indonesia, its political process, and identify actors involved during its formulation. This research use qualitative measures of collecting data, by using deep interview, observation and literature study.

Key words:

Act about waqf, public policy, civil society, man of policy, policy agenda.

Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, sekaligus salah satu negara dengan luas tanah wakaf terluas di dunia. Namun luas tanah wakaf yang ada di Indonesia berbanding terbalik dengan kesejahteraan umat Islam. Bentuk wakaf di Indonesia yang mayoritas berbentuk Masjid, sekolah dan pemakaman membuat wakaf belum bisa mewujudkan salah satu fungsinya. Wakaf sebagai bentuk filantropi Islam justru menjadi beban bagi umat Islam yang harus membiayai perawatan dan operasionalnya. Diabaikannya wakaf oleh pemerintah disebabkan oleh sejumlah hal, diantaranya adalah relasi pemerintah dan umat Islam yang tidak harmonis. Hal ini disebabkan oleh ketakutan pemerintah terhadap potensi kekuatan Islam politik yang berusaha melegalisasi syariat Islam. Hubungan yang sempat buruk tersebut kemudian perlahan membaik setelah kelompok Islam politik pada akhirnya berkompromi dengan pemerintah. Bersamaan dengan membaiknya relasi antara pemerintah dan umat Islam, kebijakan wakaf juga mengalami perkembangan positif.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan sejarah kebijakan wakaf di Indonesia, proses politik yang mengiringinya, serta menganalisis aktor yang terlibat di dalam proses perumusan kebijakan wakaf. Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Kata kunci: UU Wakaf, kebijakan publik, civil societies, aktor kebijakan, agenda kebijakan.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Ali M. Abdillah, MA

الوقف النقد له منافع كثيرة اذا كان يدبر محترفا. الوقف النقد له منفعنتان: الاول, الوقف النقد ينفع للواقف

لأنه من صدقة جارية يجري منها الاجر ابدا. الثاني الوقف النقد ينفع انتفاعا مهتما لنصر الامة في قطع اسباب المسكين بوسيلة برنامج التجاري للشبان الذين يقطعوا عن مدرستهم. ولذلك كانت مؤسسة الرباني ميسرا للتعاون علي الامة واسعا في بناء نفس التجاري خصوصا للشبان في التدريب, واعطاء راءس المال لهم بتمكين الوقف النقد.

الكلمات الرئيسية: وقف مثمر، تمكين الأوقاف النقدية، الفقر، ريادة الأعمال، الرأسمالية

abstract

Cash Waqf have great potential if managed professionally. Cash waqf have two benefits: Firts, cash waqaf can benefit to giver (waqif) as shadaqa jariyah that rewards flowing all time. Second, cash waqf can benefit for helping muslim poor to break the chain of poverty with entrepreneur program for youth who droup out from their school. Therefore, the position of al-Rabbani as fasilitator for them to build an entrepreneur spirit especially for youth with training, and give a capital to them through empowerment cash waqf.

Key words: Productive waqf, Eempowerment cash waqf , Poor, Enterpreneurship, Capital.

Abstrak

Wakaf uang memiliki potensi besar jika dikembangkan secara profesional. Wakaf uang memiliki dua manfaat. Pertama, wakaf uang akan memberikan manfaat bagi wakif sebagai amal jariyah yang pahalanya mengalir sepanjang masa. Kedua, wakaf uang memiliki peranan penting dalam pemberdaaan umat memutus mata rantai kemiskinan melalui pelaksanaan program entrepreneur kepada para pemuda dan remaja putus sekolah. Dalam hal ini, posisi al-Rabbani sebagai fasilitator yang bertujuan membantu masyarakat secara lebih luas dalam membangun jiwa entreprenership generasi muda dengan memberikan pelatihan, pembinaan dan permodalan melalui pemberdayaan wakaf uang.

Kata kunci : Wakaf produktif, pemberdayaan wakaf uang, Kemiskinan, Kewirausahaan, Permodalan.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Achmad Siddiq

هذه المقالة توضح لنا مفهوم ناظر الأوقاف في مصلحة الاستبدال التي تعتمد على الاعتبارات الاقتصادية (القيمة، والموقع الجغرافي وإنتاجية الأرض) والجوانب القانونية (حالة ملكية الأرض). لم تكن ممارسة الاستبدال تحدث فقط بسبب المسألة الضرورية مثل قضية استبدال الأرض الوقفية لمسجد بيت القديم، لولوآن الشرقية، ولكن تحدث أيضا بسبب المسألة الضرورية مثل قضية استبدال الأرض الوقفية التي تحدث لمسجد كامبونج بوجيس، دينباسار، أو لأسباب المصلحة العامة الأكبر والأوسع في الاستفادة من الأموال الوقفية كما هو الحال في الأرض الموقوفة والمباني الموقوفة التابعة للشركة المحدية بمدينة بليتار. وظيفة القانون في ممارسة مصالح الاستبدال وفقا للنظام الساري المفعول (القانون كعنصر يحكم على الشئون الاجتماعية) هو تنظيم المجتمع للنموذج الإنتاجي في إدارة الأموال الوقفية الخاصة بهم (القانون كأداة من أدوات الهندسة الاجتماعية)، والمساهمة في ممارسة القانون بحيث استبدال الأوقاف في المجتمع لا يحدث دائما لسبب المصلحة الضرورية فحسب.


الكلمات الرئيسية: الممارسة، المصلحة، والاستبدال.

Abstract

This article describs about understanding of nazhirs to maṣlahat al-istibdâl that oriented to economic consideration (land price, strategic location of land and productivity of land) and legal aspect (status of land ownership). Istibdâl practice is not only happen for al-maṣlaḥah aḍ-ḍarûriyyah (emergency benefit) as shown in the case of Baitul Qodim Mosque in Loloan Timur Negara Jembrana Bali, but also for al-maṣlaḥah al-ḥâjiyah (required benefit) as ilustrated in Kampung Bugis Mosque in Suwung Sesetan Denpasar Bali, or for greater public interest as practiced by Muhammadiyah Association in Blitar. Then, the functions of law at maṣlahat al-istibdâl practice are to control society for doing maṣlahat al-istibdâl practice accordance with applicable regulations (law as social control), to engine society for productive paradigm in managing their waqf asset, and to give a contribution of law that maṣlahat al-istibdâl practice in society is not only happen for al-maṣlaḥah aḍ-ḍarûriyyah (emergency benefit).

Keywords: Practice, Maṣlaḥah, Istibdâl

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan tentang pemahaman nazhir wakaf tentang kemaslahatan dalam istibdâl (maṣlahat al-istibdâl) yang terorientasi pada pertimbangan ekonomi (Nilai, letak kestrategisan dan produktifitas tanah) dan aspek hukum (satus hak kepemilikan tanah). Praktik istibdâl tidak hanya terjadi karena al-maṣlaḥah aḍ-ḍarûriyyah seperti praktik istibdâl tanah wakaf Masjid Baitul Qodim Loloan Timur, namun juga terjadi karena al-maṣlaḥah al-ḥâjiyah seperti ditunjukkan pada kasus istibdâl tanah wakaf Masjid Kampung Bugis Denpasar, atau alasan kepentingan umum yang lebih besar terhadap pemanfaatan harta benda wakaf sebagaimana terjadi pada tanah dan bangunan wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar. Fungsi hukum dalam praktik maṣlaḥat istibdâl antara lain adalah mengontrol masyarakat untuk melakukan praktik maṣlaḥat istibdâl sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (law as a social control), merekayasa masyarakat untuk berparadigma produktif dalam mengelola harta benda wakaf mereka (law as a tool of social engineering), dan memberikan kontribusi hukum bahwa praktik maṣlaḥat istibdâl wakaf dalam masyarakat tidak selalu terjadi karena al-maṣlaḥat aḍ-ḍarûriyyah saja.

Kata kunci : peraktik, maslahah, dan istibdal

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Achmad Djunaedi

إن هيئة الأوقاف الإندونيسية تعتبر مؤسسة مستقلة ذات مهمة تطوير إدارة الأوقاف في مستوى القومية والدولية. فإن الأوقاف بما فيها من القوة والمنافع الاقتصادية لا بد من أن يديرها بشكلفعاللصالحالعبادةوتعزيزالرفاهالعام. إن أراضي الوقف في إندونيسيا يبلغ عددها 3.492.045.373 مترا مربعا تقع في 420.003 نقاط. حوالي 67.22 في المائة منها موثوقة بشهادة الوقف ، وحوالي 32.78 في المائة منها لم تكن موثوقة بالشهادة. منها ما يقع في الأماكن الاستراتيجية، فلذلك لابد من إدراتها بشكل مثمر.

ترىالهيئة أنهمنالمهمإدارةالأراضيالوقفيةالاستراتيجيةبشكلمثمر. لذلك،ستقوم بإجراءمسحللعثورعلىالعشرةالأوائلالأراضيالوقفيةالاستراتيجيةفيكلمحافظةفيإندونيسيا. والمعايير هي كونها في جانب شارع عام، أو قريبة من المراكز التجارية أو مركز الحكومة أو الميناء أو المطار أو الجامعة أو المكاتب أو المواضع السياحية. ومع ذلك فإن الهيئة والبنك الإسلامي للتنمية قد قاما بتوقيع الاتفاقية أن البنك في استعداد لتوفير الإعانات المالية لأجل تطوير الأوقاف المثمرة في إندونيسيا.

الكلمات الرئيسية: وقف مثمر، أموال الوقف، تصديق، تصديق الوقف بالشهادة، الناظر المحترف.

abstrak

Badan wakaf Indonesia sebagai lembaga indipenden yang memiliki tugas mengembangkan perwakafan secara nasional dan internasional, sebagai lembaga pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisiens untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. aset wakaf di Indonesia memiliki potensi besar untuk bisa membangun perwakafan secara nasional, jumlah tanah wakaf di Indonesia seluas 3.492.045.373.m2, dari jumlah lokasi sebanyak 420.003, sudah bersertifikat sebanyak 282.321, belum bersertifikat 132.396. dalam proses BPN 31.166, proses KUA dan ber AIW 86.347, belum AIW/APAIW sebanyak 20.036 dengan demikian total prosentase wakaf sebanyak 67,22% yang sudah bersertifikat dan 32,78 % belum bersertifikat, jumlah ini meliputi 33 propinsi yang ada di Indonesia dengan lokasi yang strategis. Potensi dan aset yang besar memiliki peluang besar untuk bisa di produktifkan dengan baik.

Pentingnya menumbuh dan mengembangkan wakaf produktif pada lokasi yang strategis menjadi inspirasi BWI untuk melakukan survey tanah-tanah wakaf yang strategis dan produktif yang ada dengan cara mencari / memetakan 10 titik lokasi dari setiap propinsi yang ada di Indonesia, tanah wakaf tersebut memiliki kriteria strategis yaitu tanah wakaf yang berada di pinggir jalan protokol, berdekatan dengan pusat perniagaan; pusat pemerintahan, pelabuhan, airport, kampus/pendidikan, dan pariwisata. Terkait dengan hal pendanaan wakaf produktif BWI bekerjasama dengan IDB dalam MOU menjelaskan bahwa IDB siap untuk membantu dalam hal pendanaan pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

Kata kunci : Wakaf produktif, Aset wakaf, Strategis, Sertifikasi wakaf, Nazhir profesional

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Renny Supriyatni

البنوك الإسلامية في تشغيل نشاطاتها التجارية تعتمد على المبادئ الشرعية، كما تقدم خدماتها المصرفية مع الالتزام بالقواعد الاتفاقية التي تحددها الشريعة الإسلامية، ومن أجل تحقيق الأرباح فهي تتخذ سياسة المضاربة بدلا عن اتخاذ سياسة الفائدة البنكية. البنوك الإسلامية تضع سياستها بمزيد من الاهتمام بتطوير القطاع الواقعي، خاصة بأن واقع المؤسسة المالية الإسلامية المتطور بشكل سريع بالغ دون أن يصاحبه بنمو القطاع الواقعي المتوازن. المشكلة التي تواجهها البنوك الإسلامية باعتبارها المؤسسة التي تقوم بصرف الأموال والتي تسعى لتشغيل القطاع الواقعي تتمحور في كيفية ضبط الأوقاف النقدية وتحديد المسئولية نحو هذه الأوقاف في البنوك الإسلامية من خلال التمويل الإسلامي على شكل القرض الحسن. إن الهدف من هذا البحث تشكيل ضوابط الأوقاف النقدية وتحديد المسئولية عنها ثم كيفية الاستفاد منها في البنوك الإسلامية من خلال التمويل الإسلامي على شكل القرض الحسن باعتبارها المؤسسة التي تقوم بصرف الأموال إلى القطاع الواقعي.

أشارت نتائج البحث إلى ما يلي: أولا، إن ضبط الأوقاف النقدية في البنوك الإسلامية من خلال التمويل الإسلامي وعلى شكل القرض الحسن يتم تجسيده في شكل أداة القانون ويصبح اللوائح الصارمة مع مجموعة متنوعة من القواعد التي تحكم على الجوانب التشغيلية والأدوات المالية والمؤسسات وتنمية الموارد البشرية خاصة بناظر الأوقاف والمضارب ومراقبة البنوك الإسلامية التي تستند إلى المبادئ الإسلامية فضلا عن كونها إحدى أدوات التمويل الإسلامي التي لها منافع ومصالح لتحقيق رفاهية المجتمع. ثانيا، إن المسئولية عن إدارة الأوقاف النقدية وإدارة الاستفادة منها من قبل البنوك الإسلامية باعتبارها المؤسسة التي تقوم بصرف أموال الأوقاف النقدية إلى القطاع الواقعي فهي شكل من أشكال المسئولية، بما في ذلك تقديم تقرير سنوي بشأن الأوقاف النقدية إلى وكالة مستقلة لمراجعة الحسابات، وإعلانه للجمهور. بالإضافة إلى ذلك، قيام ناظر الأوقاف بإصلاح الممتلكات الوقفية التالفة لتعود مفيدة مرة أخرى، وأن يكون مسئولا عن الضرر الناجم عن إهمال الممتلكات الوقفية وضرورة إدارة المخاطر نحو أموال الأوقاف الموكلة إليه لتحقيق نظام جيد في الهيئة، وهي على الإطلاق، يجب تطبيق هذا النظام على البنوك الإسلامية ومجلس هئية الأوقاف الإندونيسية.

الكلمات الرئيسية: التنفيذ، الأوقاف النقدية، والبنوك الإسلامية، التمويل من خلال القرض الحسن، والقطاع الواقعي.

Abstract

Syariah Bank runs the business based on sharia principle in carrying out the banking services according to the rules of agreement in Islamic Law, by obtaining the profit which is not the interest, instead of profit sharing. Syariah banking has focused more attention on developing the real sector, given the reality of grwth of syariah financial institutions that run fast nowadays, but it’s not balanced with the real sector development. The problem that has to be faced is how the arrangements and resposibilies of the cash waqf in Syariah Banks through Syariah financing that is qardhul hasan as the organization of fund distributor and the effort of real sector endeavoring. The goal of research is to find and decide the arrangements and determine the management responsibility and cash waqf utilization in Syariah Bank by syariah financing which is ‘qardhul’ as the organization of fund distributor in real sector

This research uses normative judicial aprroach with descriptive specification. Data collecting information obtained from field research and biblical research, and furthermore it is analyzed with by juridical qualitative.

The research result shows that: First, qash waqf regulation in Syariah bank trough Syariah financing that is qardhul hasan implemented become the law instrument and strict regulation with some kind of rules which regulate the operationalaspect, the financial instrument, the institution, the development of human resourceespecially in nadzhir and mudharib, also the controllingof syariah bank which is based on many kind of syriah’ principle and become one of syariah financing instrument which has the advantage to make social welfare. Second, the responsibility management and cash waqf benefit by syariah bank as the institution of fund distributor to real sector is the responsibility which makes an annual report that is taken by independent audit institution and informs it to public. Morever, waqf nadzhir fix the broken waqf asset so that is can be useful again and responsile for the damage of waqf asset against the goods waqf that is trusted by waqif in order to make good corporate governance that is a must in Syariah bank implementation or Management Fundraising Badan wakaf Indonesia (BWI).

Key Words:

Implementation, Cash Waqf, Syariah Bank, Financing of Al-Qardhul Hasan, and Real Sector.

Abstrak

Bank Syariah, menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dalam menjalankan usahanya di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, dengan memperoleh keuntungan bukan berupa bunga tetapi Bagi Hasil. Perbankan Syariah memiliki perhatian lebih diutamakan kepada pengembangan sektor riil, mengingat realita pertumbuhan lembaga keuangan syari’ah selama ini begitu pesat, tetapi tidak seimbang dengan pengembangan sektor riil. Masalah yang dihadapi yaitu bagaimana pengaturan dan tanggung jawab wakaf tunai dalam bank syariah melalui pembiayaan syariah yang bersifat qardlu hasan sebagai lembaga pelaksana penyalur dana dan upaya pemberdayaan sektor riil Tujuan penelitian adalah mencari dan menentukan pengaturan serta menetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai dalam bank syariah melalui pembiayaan syariah yang bersifat qardlu sebagai lembaga pelaksana penyalur dana kepada sektor riil.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Bandung dan Jakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pengaturan wakaf tunai dalam bank syariah melalui pembiayaan syariah yang bersifat qardlu hasan diimplementasikan menjadi suatu instrumen hukum serta menjadi regulasi yang tegas dengan berbagai macam aturan-aturan yang mengatur aspek operasional, instrumen keuangan, kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia khususnya pada nadzhir dan mudharib serta pengawasaan bank syariah yang didasarkan kepada berbagai macam prinsip syariah serta menjadi salah satu instrumen pembiayaan syariah yang memiliki manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kedua, Tanggung jawab pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai oleh bank syariah sebagai lembaga pelaksana penyalur dana kepada sektor riil adalah suatu bentuk pertanggung jawaban, diantaranya dengan dilakukan pencatatan berupa laporan tahunan yang diambil oleh lembaga audit independen dan diumumkan kepada masyarakat. Selain itu, nazhir wakaf memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat, dan bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya serta berkewajiban menjalankan pengelolaan risiko (manajemen risiko) terhadap harta benda wakaf yang dipercayakan wakif kepadanya untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance), yang mutlak harus diterapkan dalam pelaksanaan Bank Syariah maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI).

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Miftahul Huda

هيئة الأوقاف باعتبارها المؤسسة الإسلامية الخيرية من الضروري التمكن مساهمتها في تطوير القطاع الاقتصادي والاجتماعي. وما هو جدير بالذكر هنا أن التاريخ الإسلامي سجل الأوقاف بأنها هيئة تمكنت من خلق الحضارة الإسلامية العظيمة. وبعبارة أخرى، هيئة الأوقاف لا بد أن تتمكن من تقديم المنافع المحسوسة للمصالح الموقوف عليها. ومع ذلك، فإن الأوقاف في إندونيسيا تواجه بعض المشاكل، منها: إدارة الأراضي الوقفية غير المنتجة. وهذه الورقة ستناقش النقاط الحاسمة لتحليل قضايا نظام إدارة الأوقاف وإنشاء نظام إدارة الأوقاف الأكثر إبداعية بحيث تزداد هيئة الأوقاف تقدما في الإنتاج المستديم من توفير المنافع للمجتمع. سيتم السعي لإنشاء آلية إدارة الأوقاف عن طريق إجراء متكامل وشامل تجاه ثلاثة جوانب أساسية، وهي إدارة الموارد، وإدارة الأصول وإدارة المنح في تطوير الأوقاف. وهذه الجوانب الثلاثة لنظام إدارة الأوقاف سالفة الذكر ستؤدي إلى ظهور سلسلة من الأوقاف الرائدة والمستديمة في أربعة أمور هامة، وهي: (1) الاستمرار في الاستفادة من عائدات الأوقاف ( 2) الاستمرار في ممتلكات وأصول الأوقاف ( 3) الاستمرار في إقامة العلاقات بين الواقف والوقوف عليه. (4) الاستمرار في هيئة الناظر.

الكلمات الرئيسية: التقليد الحكيم، وقف المصحف البرايلي، سلسة الدوائر، إدارة أعمال الأوقاف، الوقف النقدي.

Abstrak

Wakaf sebagai salah satu institusi filantropi Islam sejatinya berkemampuan untuk berkontribusi dalam ranah sosial ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Bahkan dalam lintasan sejarah, wakaf dapat menciptakan peradaban umat Islam. Dengan kata lain, institusi wakaf harus memberikan manfaat praktis untuk kemaslahatan mauquf ‘alaih. Akan tetapi dalam konteks Indonesia, muncul beberapa problem wakaf, diantaranya tentang pengelolaan wakaf yang tidak produktif. Tulisan ini hendak mencari titik-titik krusial untuk mengurai permasalahan manajemen atau tatakelola wakaf dengan menciptakan tatakelola wakaf yang kreatif sehingga institusi wakaf lebih menghasilkan dan berkesinambungan dalam memberikan manfaat untuk masyarakat. Usaha menciptakan tatakelola wakaf tersebut adalah dengan melakukan mekanisme secara terintegrasi dan holistik dengan melewati tiga aspek penting yaitu resource management, asset management dan grant management dalam mengembangkan wakaf. Dari ketiga aspek tatakelola wakaf tersebut memunculkan rangkaian holistika yang mengarah meningkatkan kesinambungan, keberlanjutan atau sustainability dalam empat hal penting, yaitu: 1) kesinambungan dalam manfaat hasil wakaf, 2) kesinambungan dalam aset atau finansial wakaf, 3) kesinambungan dalam menjalin komunitas stakeholder wakaf baik waqif maupun mauquf ‘alaih, dan 4) kesinambungan dalam kelembagaan nazhir.

Kata kunci: Kearifan Tradisi, Wakaf Al-Qur’an Braille, Rangkaian Holistika, Entrepreneurship Wakaf, Cash Waqf.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Hendra Kholid

Cash waqf law is still disputed (debatable). The dispute was born because the common tradition practices of endowing property as waqf, in the Muslim community is still limited to the waqf of fixed asset and the rental of waqf property. Waqf is one of ijtihad concepts in fiqh. This means that waqf, as a result of ijtihad, is born from the ulemas’ understanding of the texts explaining about spending assets. Similarly, the cash waqf is the result of Ijtihad of Muhammad bin Abdullah al-Ansari, a disciple of Zufar (companions of Abu Hanifah), on the acceptability of waqf in the form of cash money; dirham or dinar, and in the form of commodities which are weighed or measured (such as grain). In Islamic history, cash waqf turned out to have been practiced since the early second century hijrah. It is narrated by Imam Bukhari that Imam al-Zuhri (d. 124 H) one of the leading scholars and founder of codification principle of hadith (tadwin al Hadith), ruled the advisability of cash waqf of dinar and dirham for the construction of dakwah, social and education facilities of Muslims. That is by making the money collected for business capital and then distributing the profits as a waqf.

By the appearance and development of Shariah financial institutions with the principles of result sharing, buying and selling as well as leasing principles, it is easier to realize the concept of cash waqf in economy, and it is easy as well for Nazhir as waqf investment manager to invest waqf funds collected in accordance with the principles of Shariah through Mudharabah investment, Musharaka, Ijarah, or Murabaha principle.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

KH.Tholhah Hasan

الوقف عند نظرية التراث الإسلامي لتحقيق العدالة الاجتماعية، و العدالة الاجتماعية يمكن تحقيقها عند عدم وجود التناقضات في مجال التعليم، و الاقتصاد، و السياسة و غيرها. العدالة الاجتماعية لا تنظر إلى اختلاف الديانة. الوقف مساهمة اجتماعية من الإسلام و يتعلق بالأمور الدينية. قد تحدث المشكلة بين النظرية و التطبيق أن ليس بينهما التوافق و التطاب من ناحية الشرع و القانون مثل اختلاف الفقهاء و رجال القانون في توزيع أرباح استثمار الوقف للضعفاء.

هذا البحث يحاول الجمع بين النظرية و التطبيق في نظرالتراث الإسلامي في مفهوم العدالة الاجتماعية. الوقف عند الإسلام يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الاقتصاد و التعليم و الصحة. و نصت المادة 5 القانون رقم 41 سنة 2004 عن الوقف : هدف الوقف هو إيجاد الإمكانيات والمنفعة الإقتصادية من أموال الوقف من أجل متطلبات العبادة وتحقيق الرفاهية للشعب. و كذلك نفس الهدف، نصت المادة 216 من الكتب الثالث في تصنيف الأحكام الإسلامية المصدر سنة 1985-1991 و المادة 2 من اللوائح الحكومية رقم 28 سنة 1977 رغم غموض العدالة الاقتصادية.

فالوقف بالوجه العام من سخاء الإسلام لا يكون تطبيق عمليته في إندونيسيا إلا لغرض الصدقة الخيرية التعبدية و لم يلمس الوقف وجه العدالة السياسية مثل لدفع الناس للمشاركة السياسية الفعالة و الاستثمار الاجتماعي و غيرها.

abstract

Waqf in the context of Islamic philanthropy, theoretically, is part of social justice. In the society where social justice is established, gap in education, economics, political access, and so forth are very small. Social justice does not differentiate religion adherents. Waqf is a part of social contribution which is related to religious issues. The problems often arise in theory and practice. The both law and regulations applied often do not have analogous lines. For example the use of waqf result intended for the poor still remains controversial.

This article explains how to integrate theory and practices between waqf philanthropic perspective on the concept of social justice. Recommendation of Islam is that the purpose of the enactment of waqf is certainly to realize social justice, including economic, education and health. Waqf for social justice can also be seen from the existing legislation in Indonesia, which was taken from the teachings of Islam. Article 5 of Law No. 41. Year 2004 on waqf set forth: "Waqf functions to realize potential and waqf property economic benefits for the purposes of worship and for the improvement of general welfare" In the previous legislation, namely Article 216 Book III of Islamic Law Compilation (KHI), compiled in 1985 to 1991 and Article 2 PP. No. 28/1977, similar things was also described, although the goal of the social justice, especially its economic matter is less visible. In general, the activity of waqf as a form of Islamic philanthropy in Indonesia can be assumed to be oriented to the charitable purposes (relief), which was limited to the worship interests, but has not led to political justice, such as the empowerment of political participation and other social investments.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Sumuran Harahap

Indonesia has a large potential in the development of the cash waqf effectiveness. Cash wqaf is supposed to be an umbrella for movement and inspiration to overcome problematic that become a scourge for Indonesian namely poverty. Moreover Indonesia is a country whouse population are predominantly Muslim, and more interetigly is rich of waqf property in the form of land or sturdy built mosques, large land and so fort. Those are good opportunities and big challenges ass well for nazhir to further revive waqf practices through creative innovations. Therefore, those to consider to raise cash waqf in Indonesia is political willingness to implement it as it has been conducted in various muslim countries such as Bangladesh, Egypt, Sudan, Etc. Those Countries could be good examples for the Future cash waqf management in the homeland of Indonesia.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Sukron Kamil

الوقف عند نظرية التراث الإسلامي لتحقيق العدالة الاجتماعية، و العدالة الاجتماعية يمكن تحقيقها عند عدم وجود التناقضات في مجال التعليم، و الاقتصاد، و السياسة و غيرها. العدالة الاجتماعية لا تنظر إلى اختلاف الديانة. الوقف مساهمة اجتماعية من الإسلام و يتعلق بالأمور الدينية. قد تحدث المشكلة بين النظرية و التطبيق أن ليس بينهما التوافق و التطاب من ناحية الشرع و القانون مثل اختلاف الفقهاء و رجال القانون في توزيع أرباح استثمار الوقف للضعفاء.

هذا البحث يحاول الجمع بين النظرية و التطبيق في نظرالتراث الإسلامي في مفهوم العدالة الاجتماعية. الوقف عند الإسلام يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الاقتصاد و التعليم و الصحة. و نصت المادة 5 القانون رقم 41 سنة 2004 عن الوقف : هدف الوقف هو إيجاد الإمكانيات والمنفعة الإقتصادية من أموال الوقف من أجل متطلبات العبادة وتحقيق الرفاهية للشعب. و كذلك نفس الهدف، نصت المادة 216 من الكتب الثالث في تصنيف الأحكام الإسلامية المصدر سنة 1985-1991 و المادة 2 من اللوائح الحكومية رقم 28 سنة 1977 رغم غموض العدالة الاقتصادية.

فالوقف بالوجه العام من سخاء الإسلام لا يكون تطبيق عمليته في إندونيسيا إلا لغرض الصدقة الخيرية التعبدية و لم يلمس الوقف وجه العدالة السياسية مثل لدفع الناس للمشاركة السياسية الفعالة و الاستثمار الاجتماعي و غيرها.

 

abstract

Waqf in the context of Islamic philanthropy, theoretically, is part of social justice. In the society where social justice is established, gap in education, economics, political access, and so forth are very small. Social justice does not differentiate religion adherents. Waqf is a part of social contribution which is related to religious issues. The problems often arise in theory and practice. The both law and regulations applied often do not have analogous lines. For example the use of waqf result intended for the poor still remains controversial.

This article explains how to integrate theory and practices between waqf philanthropic perspective on the concept of social justice. Recommendation of Islam is that the purpose of the enactment of waqf is certainly to realize social justice, including economic, education and health. Waqf for social justice can also be seen from the existing legislation in Indonesia, which was taken from the teachings of Islam. Article 5 of Law No. 41. Year 2004 on waqf set forth: "Waqf functions to realize potential and waqf property economic benefits for the purposes of worship and for the improvement of general welfare" In the previous legislation, namely Article 216 Book III of Islamic Law Compilation (KHI), compiled in 1985 to 1991 and Article 2 PP. No. 28/1977, similar things was also described, although the goal of the social justice, especially its economic matter is less visible. In general, the activity of waqf as a form of Islamic philanthropy in Indonesia can be assumed to be oriented to the charitable purposes (relief), which was limited to the worship interests, but has not led to political justice, such as the empowerment of political participation and other social investments.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>