Jurnal

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

KNKS

Ekonomi dan keuangan syariah dewasa ini

mengalami perkembangan pesat baik dalam tataran global maupun

nasional. Tumbuhnya beberapa institusi ekonomi dan keuangan

syariah di beberapa negara menegaskan hal ini. Dengan jumlah

penduduk Muslim yang mencapai 87.18 persen dari 232.5 juta jiwa,

Indonesia menyimpan potensi ekonomi syariah yang sangat besar.

 

Menurut laporan the Global Islamic Economy Index 2018/2019,

Indonesia masuk dalam top 10 produsen halal dunia. Sementara

sebagai konsumen, Indonesia juga menempati peringkat top 6

misalnya sebagai konsumen pertama makanan halal, ketiga fesyen

Muslim, kelima halal travel- halal media dan rekreasi, serta keenam

untuk halal farmasi-kosmetik.

 

Salah satu upaya Pemerintah tersebut yaitu diantaranya dengan

membentuk KNKS (Komite Keuangan Syariah Nasional). KNKS

bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan

pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung

pembangunan ekonomi nasional dan bentuk upaya serius pemerintah

mengembangkan ekonomi syariah yang melibatkan semua pemangku

kepentingan di Indonesia.

 

Literasi masyarakat merupakan salah satu tantangan terbesar dalam

pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga hadirnya

edisi perdana Buletin Insight ini diharapkan dapat menjawab

tantangan tersebut khususnya sebagai wadah dalam memberikan

informasi kepada masyarakat terkait perkembangan terbaru tentang

industri ekonomi dan keuangan syariah dalam bahasa yang mudah

dipahami sehingga dapat menyasar seluruh lapisan masyarakat di

Indonesia.

 

Alhamdulillah, pada tgl 14 Mei 2019, KNKS telah meluncurkan

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (MEKSI) sebagai

sebuah acuan roadmap pengembangan ekonomi syariah di dalam

negeri, termasuk industri dan sistem keuangan syariah agar mampu

memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kontrasnya kontribusi peran Indonesia sebagai produsen

dibandingkan sebagai konsumen produk halal halal dunia ini

mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan berbagai langkah

strategis untuk mendorong percepatan dan pengembangan ekonomi

syariah di Indonesia dengan tujuan menempatkan Indonesia dalam

top world-league ekonomi syariah dunia.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Asep Saepudin Jahar

Tulisan ini menguraikan tentang dinamika pengelolaan wakaf uang yang dilakukan nazir di Indonesia. Nazhir wakaf uang, disamping berperan penting, dalam prakteknya terdiri dari dua. Pertama, nazir perorangan atau lembaga secara langsung mengelola wakaf uang. Dalam kasus ini wakaf uang sebenarnya sudah dikonversi ke dalam benda/property produktif supaya lebih menghasilkan. Kasus ini terjadi karena jumlah wakaf uang didapat dari berbagai pewakaf yang jumlahnya beragam sehingga hanya memungkinkan menjadi produktif kalau diakumulasikan dan dijadikan benda wakaf lain. Kedua, nazir wakaf uang adalah Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri, disamping ia sebagai penerbit sertifikat wakaf uang. Uang disimpan dalam bentuk wadiah yang dikelola oleh bank secara hati-hati. Kasus pertama umumnya menguat di Indonesia, dimana lembaga-lembaga wakaf (nazir) mengelola wakaf uang untuk tujuan-tujuan produktif yang diinvestasikan ke dalam bentuk property, seperti kasus Tabungan Wakaf Indonesia. Kembali pada fenomena wakaf uang di Indonesia, maka peran BWI menjadi sangat strategis untuk melihat seberapa baik pengelolaan wakaf uang oleh lembaga nazir.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Syakir Sula

Artikel ini mendeskripsikan bentuk kerjasama Kerjasama Nazhir dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf Uang komperatif antara Indonesia Bangladesh dan Yordania. Usaha perbankan perbankan di Indonesia dalam mengembangkan wakaf uang meliputi 3 kegiatan utama yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. Dalam mengelola wakaf uang selain menghimpun dana bank syariah memiliki peran sebagai Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad-akad perbankan yang sesuai dengan syariah. Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, tak banyak berbeda dengan wakaf tanah, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan itu tak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10 %) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90 %). Nazhir memiliki kepercayaan kepada bank syariah untuk membangun kerjasama atau bermitra dalam menghimpun ataupun mengelola wakaf uang karena bank syariah memiliki jaringan luas, sebagai fund manager, pengalaman jaringan informasi dan peta distribusi.

Model kelembagaan pengelolaan wakaf di Yordania tergolong sangat produktif, baik aset wakaf yang berupa tanah maupun uang. Cara penerimaan wakaf uang di Yordania tidak harus melalui bank syariah, tapi dapat langsung diberikan kepada nazhir. Karena itu, Majelis Tinggi Wakaf hanya memanfaatkan bank syariah sebagai lembaga penerima wakaf uang. Hal ini untuk menampung beberapa wakif yang tidak dapat langsung memberikan wakaf uangnya kepada nazhir secara langsung. Jadi, ia dapat berwakaf dengan cara datang ke kantor bank syariah atau transfer ke no rekening nazhir yang dituju. Pengelolaan wakaf uang di Yordania dikolaborasi dengan pengelolaan wakaf tanah atau properti.

Kata kunci :

Pengelolaan Wakaf Negara Muslim, Komperasi, Model Pembiayaan Wakaf, Mitra Pengelolaan, Lembaga Penitip.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Arif Zamhari

Tulisan ini secara deskriptif akan melihat peran strategis yang dapat dimainkan oleh LKS dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Selanjutnya, tulisan ini mencoba melihat beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Perkembangan wakaf uang di Indonesia belum menunjukkan efisiensi besar meskipun saat ini sudah sebanyak 9 lembaga keuangan syariah yang ditunjuk langsung dari pemerintahan untuk bertugas sebagai penghimpunan dana wakaf uang, jumlah wakaf uang yang terkumpul dari tahun 2008 sampai 2011 senilai 2. 915,156,485 milyar.

Masih minimnya pengumpulan aset dana wakaf dan sulitnya mengimplementasi LKS dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan tantangan pertama adalah terkait dengan minimnya jumlah nazir yang diperlukan dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Kedua sulitnya LKS-PWU menjelaskan kepada para calon wakif tentang proyek konkrit yang dapat didanai dari hasil uang wakaf. Dengan kata lain, selama ini belum ada proyek andalan yang bisa ditawarkan LKS-PWU kepada para calon wakif. Harus diakui proyek konkrit dan andalan merupakan salah satu sarana untuk menarik para calon wakif sehingga mereka mau menginvestasikan uang wakaf mereka sambil meraup pahala akhirat. Para calon wakif tentu saja akan merasa yakin dan mantap jika dana uang yang mereka wakafkan akan diivestasikan untuk pembiayaan proyek-proyek yang konkrit. Ketiga masalah yang dihadapi LKS-PWU adalah belum adanya kesamaan pemahaman antara LKS-PWU dan BWI serta Kemenag tentang beberapa poin dalam Undang-Undang tentang Wakaf serta aturan pelaksanaannya. Akibatnya, pihak LKS-PWU kerap kali merasa ragu untuk melangkah dan menentukan kebijakan tentang wakaf uang.

Kata kunci :

Lembaga keuangan syariah; Investasi wakaf uang; Implementasi; Penghimpun wakaf uang; Manager investasi.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

M. Cholil Nafis

Artikel ini memberikan penjelasan tentang bagaimana penerapan wakaf uang di Indonesia, aplikasi wakaf uang diatur dalam UU No. 41 Th.2004 Pasal.28 disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Beberapa intrumen spesifik tentang wakaf yang diatur pada Pasal 28 sampai Pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keluangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI maka keputusan Menteri Agama RI telah menetapkan LKS lima LKS yang sudah berjalan sebagai penerima wakaf uang, yaitu BNI Syaria’ah, Bank Mu’amalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Jogya Syaria Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertfikat.

Penerapan wakaf uang di Indonesia memiliki potensi besar serta dampak positif artinya Wakaf uang memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (waqif) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. Ketiga, wakif tidak perlu menunggu kaya raya atau tuan tanah untuk berwakaf karena uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat berupa wakaf kolektif.

Kata Kunci :

Mata Uang Kertas, Sertifikat Wakaf Uang, Pengelolaan Wakaf, Dinar, Lembaga Keuangan Syariah.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

H.Abdul Qodir, SH, M.Hum

peraktik Istibdal tanah wakaf di Indonesia masih menimbulkan kontroversi, lemahnya dan awamnya pemahaman masyarakat menjadikan konsep ini masih menjadi sebuah kajian yang harus diverifikasi untuk bisa direalisasikan bagi penyelesaian permasalahan wakaf yang marak terjadi saat ini di Indonesia. Kasus penukaran harta benda wakaf atau perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran atau dalam istilah fiqh disebut “Istibdal” sudah sering terjadi di Indonesia hal ini disebabkan berbagai macam permasalahan atas kepemilikan harta wakaf yang tidak efektif dari segi pengelolaannya.

Tulisan ini mencoba memberikan instrument bagaimana konsep dan praktik istibdal yang telah diaplikasikan di Indonesia, Undang-undang wakaf nomor 41 2004 tentang wakaf tepatnya pasal 40 huruf f menyebutkan bahwa konsep tukar dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan perundangt-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah

Kata kunci :

Peraktik Istibdal, Tukar Menukar Harta, Prosedur Pergantian Harta Tanah Wakaf, Waktu Istibdal, Birokrasi Istibdal.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

M. Soleh Amin

Artikel ini menjelaskan tentang status tanah wakaf dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan berbagai peratruran pelaksanaannya, maka secara yuridis, telah terjadi suatu pembaharuan hukum pertanahan, dimana persoalan tentang perwakafan tanah telah diatur, ditertibkan dan diarahkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar telah memenuhi hakekat dan tujuan perwakafan menurut Islam. Bahkan lebih dari itu,dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Pokok Agraria, lembaga perwakafan Islam telah menjadi bagian dari system hukum pertanahan di Indonesia.

Selanjutnya,eksisitensi lembaga wakaf Islam dalam system hukum pertanahan nasional semakin kuat dengan diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam dan terakhir dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingga perwakafan tanah dari lembaga keagamaan Islam saat ini telah menjadi lembaga keagrariaan nasional dan menjadi bagian dari system pertanaha nasional.

Kata kunci :

Hukum Agraria, Kompilasi Hukum Islam, Pertanahan Nasional, Perwakafan Tanah Milik, Lembaga Keagrarian Nasional.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Suparman Ibrahim dan Nani Al Muin

هذا البحث يحلل عن إمكانية وقف الأراضي في إندونيسيا التي تؤتي المصالح للمجتمع في مجال الاقتصاد والتعليم والصحة والاجتماعية وغير ذلك . يشير هذا البحث إلى عدد الأراضي الوقفية المكتوبة في وزارة الشؤون الدينية وهيئة الأوقاف الإندونيسية . هذه الأراضي يمكن أن تكون وسيلة لتنمية الأوقاف في إندونيسيا لدى الأغنياء والمؤسسات الخيرية والمستثمرين من داخل البلد وخارجه . أراضي الأوقاف في إندونيسيا لها إمكانية كبيرة للتنمية لأجل طويل وهي مجموعة من الأفراد والمؤسسات والشركات .

هيئة الأوقاف الإندونيسية الآن في عملية التعاون مع بعض المؤسسات والمستثمرين من داخل البلد وخارجه لإحياء الأراضي الوقفية ليزيد إنتاجا . هذا التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وقطر الخيرية والأمانة العامة للأوقاف و باسياد ( PASIAD ) تركيا والأوقاف النيوزيلندية وبروناي . وفي إندونيسيا بالتعاون مع وزارة الإسكان العامة بإصدار قانون الإسكان الذي يحتوي على فصول تتعلق ببناء الشقق المستأجرة على الأراضي الوقفية وبالتعاون مع شركة فرانجسكا ( PT. Francisca ) لبناء المنارة على الأراضي الوقفية في ناتاه أبانج جاكرتا وبالتعاون مع شركة سال ( PT. SAL ) لبناء المستشفى لأمراض الأمهات والأولاد في سرانج بانتن ( Serang Banten ).

الأراضي الوقفية المسجلة لدى مركز الإحصاء الدولي بطريق استطلاع إمكانات القرية ( survey potensi desa / Podes 2000 ) في إندونيسيا 483،000 هكتار مع أن وزارة الشؤون الدينية سنة 2002 سجل 154،000 هكتار وسنة 2010 تزيد إلى 270،000 هكتار

This article explores the potency of waqf lands in Indonesia, which could give the advantages to the ummah, such as in the aspects of education, economy, health, and many other social aspects. This article will describe several waqf lands that registered at The Department of Religious Affairs and at The Indonesia Waqf Council (BWI). These lands could be models of social care implementation for individuals, aghniya, social institutions, national and international investors those are interested in developing waqf assets. The lands of waqf in Indonesia have huge potencies for long term expandable, which are collected from individual waqif, organizational waqif, and firm waqif.

The Indonesia Waqf Council (BWI) is processing the cooperation with some national and international investors and institutions to move ahead on how to start the waqf land assets up in Indonesia which need to optimize their productivities. The cooperation has established between BWI and The Islamic Development Bank (IDB), Qatar Charity, Kuwait, Brunai Waqf Council, and in Indonesia with The Ministry of Public Housing, released the law of housing. This law contained articles concerning about the development of rental apartment on the waqf land. BWI also has a cooperation with PT Francisca to build a tower on the waqf land at Tanah Abang Jakarta, and with PT SAL for building a Mother and Child Hospital in Serang, Banten.

The waqf land assets in Indonesia which have been reported by The Statistic Center Bureau’s registration (BPS) from The Activity of Village Potential Surveys (Podas,2000) show those have total width 483.000 hectare. And in 2002, The Ministry of Religious Affairs’ office has finished the registration on waqf land assets with total width 154.000 hectare, and the registration in 2010 has increased to 270.000 hectare.

Keywords: waqf, waqif, nazir, mauquf ‘alaih, potency, the productive processes, to mean.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Mulya E. Siregar

البنك الإسلامي كما نصه القانون رقم 41 سنة 2004 عن الوقف يمكن أن يصبح البنك الذي يستلم وقف النقود و يودعه باسم الناظر بعد تعيينه من قبل وزير الشؤون الدينية بل يصبح البنك مستلم وقف النقود شريك الناظر في استثمار وقف النقود و تنميته. و نصت المادة 48 من اللوائح الحكومية رقم 42 سنة 2006 : أن عملية إدارة استثمار وتنمية أموال الوقف لا بد من طريق الاستثمار في منتجات البنوك الإسلامية و/أو أدوات مالية شرعية أخرى.

تعريف الاستثمار عند القانون رقم 21 سنة 2008 عن البنوك الشرعية في المادة 1 رقم 24 : هو المال الذي أودعه العملاء في البنوك الشرعية على أساس عقد المضاربة أو أي عقد لا يخالف الشرع من السندات أو الصكوك أو غيرها. و من ضمن نوع عقد آخر عقد المضاربة المقيدة.

عملية تطبيق وقف النقود في البنك الإسلامي عن طريق عقد الوديعة، و يمكن إيداعه في المكاتب البنكية أو أجهزة الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية غيرها. إيداع وقف النقود في البنك الإسلامي دون غيره من المؤسسة المالية الإسلامية له امتيازان : الأول : هذه العملية تحت مظلة القانون، الثاني : ضمان مال الوقف من إفلاس البنك.

Abstract

Islamic banking is one of the Islamic Financial Institutions (LKS) that is entitled to receive cash waqf and a place for Nazhir to manage waqf fund. The appointment of LKS as a recipient of cash waqf is stipulated in article 48 Law No. 42 Year 2004 on Waqf. The management and development of cash waqf property, as referred to Article 48 of PP No. 42 Year 2006 on the implementation of Law No. 41 Year 2004 on Waqf, can only be carried out through investment in products of LKS and Islamic financial instruments. The meaning of investment itself as stated in Law No.21 Year 2008 on Islamic Banking, Article 1 number 24, is the fund entrusted by customers to Bank and / or LKS based on mudharabah principle or other contract that does not conflict with Sharia principles. in the form of deposits, savings or other forms equivalent. Included in other equivalent forms are investment in mudharabah muqayyadah contract.

The implementation of cash waqf in Islamic banking can be done in the form of cash waqf revenue based on wadiah contract through the bank branch network, ATMs, internet banking, or other electronic means. The extensive role of Islamic banks in the development and management of cash waqf, is also facilitated by 2 advantages difficult to be matched by other LKS, namely a strong legal basis of the Act and assuredness of customer funds, including cash waqf funds in Islamic banks.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Ita Anistianah

الوقف يشكل عنصرا هاما في تشكيل المجتمع المدني. من خلال أموال الأوقاف، يستطيع الجمهور تحقيق ما يلي: (1) الاكتفاء الذاتي في إدارة التعليم (2) الاكتفاء الذاتي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. الاعتماد على النفس إنما هو رأس المال الرئيسي لتشكيل المجتمع المدني. وهذه الورقة ستناقش دور الأوقاف في تشكيل المجتمع المدني في مادورا. بالاستناد إلى معلومات صادرة عن الهيئة التي تدير شئون الأوقاف فإن الأوقاف في مادورا تقوم بإدارتها المساجد والمعاهد الإسلامية. تمكن أهالي مادورا من خلال الأموال التي تجمعها هيئة الأوقاف من إنشاء المساجد والمعاهد الإسلامية والتي تبقى حتى يومنا هذا مركزا لأنشطة اجتماعية دينية. هناك معهد عصري مستقل ومحايد تم بناؤه من محاصيل الأراضي الوقفية، وهو معهد الأمين بريندوان الإسلامي. وهذا المعهد إنما هو مثال ونموذج للنجاح في إدارة الأموال الوقفية، بحيث يتمكن المعهد تحقيق الذات ليصبح من المعاهد المستقلة والمحايدة ومضمونة الجودة. هذا النجاح يقاس بالنجاح في إدارة الأوقاف المستديمة والقدرة على مواكب متطلبات الأحوال والأوضاع للتطور من النظام التقليدي لإدارة الأوقاف إلى النظام الحديث. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة تم تحليلها عن نهج النوعية في علم الاجتماع، كما أن البيانات تم تقديمها عن طريق التحليل البياني.

الكلمات الرئيسية: المعهد، المجتمع المدني، الأوقاف، الدين، النظام


Abstract

Waqf is an urgent element in establishing Civil Society in religious institutions. With the waqf funding, the community can be 1) independent in managing education and 2) then becomes socially independent in economics and politics. This paper will discuss the role of waqf in establishing Civil Society. In Madura, waqf is administered by mosques and islamic boarding schools (pesantren). Using waqf funding, the Madurese communities establish mosques and boarding schools which have become the places of socio-religious activities. In addition, the boarding schools built on waqf land is capable of being modern, independent and neutral, such as Al-Amien Prenduan Boarding School. Al-Amien Prenduan is a sample of successful boarding schools in managing waqf so that this boarding school is able to be independent, neutral, and highly qualified. The success of waqf management is measured by its ability to last and evolve from the traditional management system into a modern one. The method used in this study is qualitative method that analyzed sociology. Data presented deskripstif analysis. This research uses a qualitative method with case studies in Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. The data are presented descriptively.

Keywords :Islamic boarding schools, civil society, waqf, religion.system.

Abstrak

Wakaf adalah elemen penting dalam membentuk civil society. Melalui dana wakaf, masyarakat bisa 1) mandiri dalam mengelola pendidikan 2) mandiri secara ekonomi, politik dan sosial. Kemandirian merupakan modal utama bagi terbentuknya civil society. Tulisan ini akan mendiskusikan peran wakaf dalam membentuk civil society di Madura. Berdasarkan institusi pengelola wakaf, wakaf dikelola oleh Masjid dan Pesantren. Melalui dana wakaf masyarakat Madura mendirikan Masjid dan pesantren yang sampai saat ini menjadi tempat aktivitas sosial keagamaan. Bahkan, pesantren yang dibangun dari tanah wakaf mampu menjadi pesantren modern yang independen dan netral, seperti yang terjadi pada Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan salah satu model kesuksesan pesantren dalam pengelolaan wakaf, sehingga pesantren ini mampu menjadi pesantren yang mandiri, netral dan berkualiatas. Keberhasilan diukur dari pengelolaan wakaf yang bertahan lama dan mampu berkembang dari sistem pengelolaan wakaf tradisional menjadi sistem pengelolaan wakaf modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dianalisis secara sosiologi. Data disajikan secara analisis deskripstif.

Kata kunci : Pesantren, civil society, wakaf, agama, sistem

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Rendy Dwi Novalianto

إندونيسيا هي أكبر دول العالم التي يتجمع فيها المسلمون، كما أنها من أوسع دول العالم اتي يوجد بها مساحة الأراضي الوقفية. لكن هذه المساحة الواسعة من الأراضي الوقفية تتضارب مع مستوى رفاهية مسلمي إندونيسيا المتدني. ومن الملحوظ أن معظم مساحة هذه الأراضي الوقفية تستخدم للمساجد والمدارس والمقابر، وهذا ما يسبب عدم تمكن الأوقاف من تحقيق وظائفها وأصبحت الأوقاف الإسلامية كشكل من أشكال العمل الخيري عبئا على المسلمين، لا بد أن يدفعوا تكاليف الصيانة والتشغيل. عدم اهتمام الحكومة بشئون الأوقاف ناجم عن عدد من الأشياء، بما في ذلك عدم تنسيق العلاقة بين الحكومة والمسلمين. ويرجع ذلك إلى خوف الحكومة من هيمنة قوة السياسة الإسلامية المحتملة على شئون الدولة التي تسعى إلى شرعية القانون الإسلامي. لكن هذه العلاقة السيئة بدأت تتغير نحو التحسن ولو ببطء بعد تنازل الجماعات الإسلامية السياسية عن مبادئها، ومع هذا التحسن في العلاقات بين الحكومة والمسلمين، سجلت سياسة الأوقاف أيضا تطورا إيجابيا من طرفها بالذات.

الهدف من هذه الدراسة إيضاح سياسة الأوقاف في التاريخ الإندونيسي، والعملية السياسية التي تليها، وكذلك تحليل الجهات الفاعلة المعنية في عملية صياغة سياسة الأوقاف. أما المنهج المستخدم في هذا البحث فهو نهج النوعية، وذلك باستخدام تقنيات جمع البيانات مثل الملاحظات، والمقابلات، ودراسة المراجع.

الكلمات الرئيسية: قانون الأوقاف، السياسة العامة، المجتمع المدني، أصاب القرار، سياسة أجندة.

Indonesia is the largest Muslim country in term of population, while at the same time Indonesia also has one of the largest waqf property in Islamic world. The abundance of waqf property didn’t resulting welfare for muslim community in Indonesia. It is because the vast majority of waqf property in Indonesia came in form of mosque, school and cemetery. Thus waqf as one of Islamic philanthropy failed to create welfare to muslim community. For years waqf property burdening muslim community to subsidize it’s operational and maintenance cost. Years of neglect from government as the result of worse relation between government and muslim community adding difficulties faced by waqf. This inharmonious relation caused by government caution of possible strenght of political Islam masses who tried to legalize Islamic Sharia in form of national law. After political Islam group willing to compromise their stance toward state ideology. Simultaneously with improvement in regard of government and muslim community relation, government policy of waqf also faced positive development.

The aims of this research are to describe history of waqf policy in Indonesia, its political process, and identify actors involved during its formulation. This research use qualitative measures of collecting data, by using deep interview, observation and literature study.

Key words:

Act about waqf, public policy, civil society, man of policy, policy agenda.

Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, sekaligus salah satu negara dengan luas tanah wakaf terluas di dunia. Namun luas tanah wakaf yang ada di Indonesia berbanding terbalik dengan kesejahteraan umat Islam. Bentuk wakaf di Indonesia yang mayoritas berbentuk Masjid, sekolah dan pemakaman membuat wakaf belum bisa mewujudkan salah satu fungsinya. Wakaf sebagai bentuk filantropi Islam justru menjadi beban bagi umat Islam yang harus membiayai perawatan dan operasionalnya. Diabaikannya wakaf oleh pemerintah disebabkan oleh sejumlah hal, diantaranya adalah relasi pemerintah dan umat Islam yang tidak harmonis. Hal ini disebabkan oleh ketakutan pemerintah terhadap potensi kekuatan Islam politik yang berusaha melegalisasi syariat Islam. Hubungan yang sempat buruk tersebut kemudian perlahan membaik setelah kelompok Islam politik pada akhirnya berkompromi dengan pemerintah. Bersamaan dengan membaiknya relasi antara pemerintah dan umat Islam, kebijakan wakaf juga mengalami perkembangan positif.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan sejarah kebijakan wakaf di Indonesia, proses politik yang mengiringinya, serta menganalisis aktor yang terlibat di dalam proses perumusan kebijakan wakaf. Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Kata kunci: UU Wakaf, kebijakan publik, civil societies, aktor kebijakan, agenda kebijakan.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Ali M. Abdillah, MA

الوقف النقد له منافع كثيرة اذا كان يدبر محترفا. الوقف النقد له منفعنتان: الاول, الوقف النقد ينفع للواقف

لأنه من صدقة جارية يجري منها الاجر ابدا. الثاني الوقف النقد ينفع انتفاعا مهتما لنصر الامة في قطع اسباب المسكين بوسيلة برنامج التجاري للشبان الذين يقطعوا عن مدرستهم. ولذلك كانت مؤسسة الرباني ميسرا للتعاون علي الامة واسعا في بناء نفس التجاري خصوصا للشبان في التدريب, واعطاء راءس المال لهم بتمكين الوقف النقد.

الكلمات الرئيسية: وقف مثمر، تمكين الأوقاف النقدية، الفقر، ريادة الأعمال، الرأسمالية

abstract

Cash Waqf have great potential if managed professionally. Cash waqf have two benefits: Firts, cash waqaf can benefit to giver (waqif) as shadaqa jariyah that rewards flowing all time. Second, cash waqf can benefit for helping muslim poor to break the chain of poverty with entrepreneur program for youth who droup out from their school. Therefore, the position of al-Rabbani as fasilitator for them to build an entrepreneur spirit especially for youth with training, and give a capital to them through empowerment cash waqf.

Key words: Productive waqf, Eempowerment cash waqf , Poor, Enterpreneurship, Capital.

Abstrak

Wakaf uang memiliki potensi besar jika dikembangkan secara profesional. Wakaf uang memiliki dua manfaat. Pertama, wakaf uang akan memberikan manfaat bagi wakif sebagai amal jariyah yang pahalanya mengalir sepanjang masa. Kedua, wakaf uang memiliki peranan penting dalam pemberdaaan umat memutus mata rantai kemiskinan melalui pelaksanaan program entrepreneur kepada para pemuda dan remaja putus sekolah. Dalam hal ini, posisi al-Rabbani sebagai fasilitator yang bertujuan membantu masyarakat secara lebih luas dalam membangun jiwa entreprenership generasi muda dengan memberikan pelatihan, pembinaan dan permodalan melalui pemberdayaan wakaf uang.

Kata kunci : Wakaf produktif, pemberdayaan wakaf uang, Kemiskinan, Kewirausahaan, Permodalan.

PENTING :

Salin/Copy No Handpnone dan anda PASTE di BERITA TRANSFER dari Bank Anda ke Bank Badan Wakaf Indonesia

Jika Dana Wakaf Uang tidak diterima dalam waktu 2 x 24 jam (hari kerja - dibuktikan sinkronisasi data dengan pihak Bank), maka Formulir (AIW) ini dinyatakan BATAL.

HOT LINE : Rajih - WA 0898 5345 231 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

visitor since May 18, 2019

ABOUT US >

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Sekretariat: Gedung Bayt Al Quran Taman Mini Indonesia Indah (TMII)Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560

visitor since June 1, 2019 (Flag Counter Installed)

CONTACT >

T: +6221-87799232

     +6221-87799311

F: +6221-87799383

E: bwi@bwi.or.id