Indonesian Waqf Board is an independent state institution formed based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqfs. This Board was formed in the framework of developing and advancing representatives in Indonesia.
Secretariat: Bayt Al Quran Building Beautiful Indonesia Miniature Park (TMII)

Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560

CONTACT >

T: +6221-87799232

     +6221-87799311

F: +6221-87799383

E: bwi@bwi.or.id

ABOUT US >

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

visitor since May 18, 2019

visitor since June 1, 2019 (Flag Counter Installed)

Kasus/Sengketa

Jamaludin Jamaludin

Each dispute must be resolved through an authorized institution. As a legal act, waqf management is a dynamic process that has the potential to cause dispute. The settlement of waqf disputes is carried out trough deliberation to reach consensus. If the settlement of the dispute is not succesful, the dispute can be resolved through mediation, arbitration, or court. If there is an arbitration clause, the court is not authorized to adjudicate the disputes of the parties who have been bound by the arbitration agreement

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

IZZATI RIZQI ANNISA

Sengketa tanah wakaf terjadi di tanah wakaf Masjid Baitul Qudus Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk SariKecamatan Genuk Kota Semarang. Alm. Nurhadi (pewakif) warga Genuk Sarimemiliki tanah seluas 3253 m2tercatat dalam buku hak tanah nomor 001/25/XI Tahun 1985. Wakif mewakafkan tanahnya kepada Nazhir desa yang bernama Alm. H. Moch Cholil yang sekarang ini diteruskan oleh anaknya yang bernama Abdul Latif. Sesuai untuk peruntukannya didalam akta ikrar wakaf, tanah dari Nurhadi (pewakif) diberikan untuk dibangun sebuah Masjid, pada kenyataannya di atas tanah wakaf tersebut didirikan juga sebuah madrasah yang bernaung atas nama Yayasan Amal Sholeh. Penelitian ini merupakan jenis penelitianlapangan (field research).Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian ini, khususnya ahli waris Nazhir dan pihak Yayasan Amal Sholeh. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa sertifikat bukti tanda hak milik, pendaftaran peralihan hak, gambar situasi (surat ukur), salinan akta pengganti akta ikrar wakaf, surat pengesahan nazhir, surat somasi.Analisis data dalam penelitian ini, penulis meggunakan metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan, sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk, yang ditempuh menggunakan jalur mediasi sejauh ini belum efektif, dikarenakan struktur hukumnya yang tidak terampil dalam menjadi mediator, substansi hukumnya dalam UU No. 30 Th. 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dijelaskan apabila dalam waktu paling lama 14 hari mediasi dengan bantuan mediator tidak berhasil, maka para pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan menunjuk seorang mediator. Tetapi, sampai batas waktu tersebut ahli waris Nazhir dan Pihak Yayasan Amal Sholeh tidak menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Kultur hukumnya, ahli waris Nazhir dan Yayasan Amal Sholeh yang terlalu mengedepankan musyawarah dan mengesampingkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan alasan agar tidak memakan biaya, hal itulah yang justru membuat mediasi tidak efektif.Penghambat dari efektivitas mediasi sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:a) tingkat perkara yang rumit; b) motivasi rendah untuk mencapai persetujuan; c) komitmen rendah atau salah satu pihak tidak beritikad baik; d) aspek biaya atau kurangnya sumber daya; e) sengketa berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar atau ideologis; f) tidak seimbangnya kekuatan para pihak; g) mediator tidak terampil; h) ruang pertemuan mediasi yang tidak mendukung; i) efesiensi waktu

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Junaidi Abdullah dan Nur Qodin Dosen STAIN Kudus

Waqf property in principle are the property of the people, as such benefits must also be felt by the people and therefore at the level of the waqf property is ideally collective responsibility to maintain it’s exist. Indonesian state has a Muslim majority society. This condition certainly makes the problem of managing endowments, become a very urgent problem and very vulnerable. In addition, problems sometimes arise seizure of waqf land ownership rights between the heirs wakif nadzir even there is a person who has dared to be against the law to transfer or assign ownership to another party. Those problems need to be addressed as well as law enforcement both litigation and non-litigation order berkepastian law, justice and legal expediency. Indonesia is a country of law as in Article 1 (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia (UUDNRI) 1945, so that all activities in our country governed by law. Dispute resolution based on traditional endowment Indonesian positive law is: Non-Litigation. (A). Peace and Alternative Dispute Resolution (ADR). The legal basis of dispute resolution outside of court can be delivered as follows: Article 3, paragraph (1) of Law No. 14 of 1970, Article 1851 of the Civil Code, Article 1855 of the Civil Code, Article 1858 of the Civil Code, alternative dispute resolution is only regulated in one article, namely Article 6 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. (B). Procedures and dispute settlement procedures of Article 62 of Law No. perwakafan 41/2004 explains: perwakafan dispute settlement be reached through negotiation to reach an agreement, if the dispute resolution referred to in subsection (1) does not succeed, the dispute can be resolved through mediation, arbitration, or court. Article 62 of Law No. 41/2004 explains that in solving the problems of the waqf property to first prioritize the attitude of deliberations to reach a consensus. Litigation: In the context of endowments, the Institute for Religious Courts through Article 49 of Law No. 7 of 1989 as amended by Act Number 3 of 2006 on the Religious Courts. Endowments Act No. 41 of 2004, there are criminal provisions, which is still limited target Nazdhir and Officer Deed of Pledge Waqf. This is explained in Article 67 paragraph (1) and paragraph (3).

Junaidi Abdullah dan Nur Qodin

 

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Ibrahim Siregar

Abstrak: Artikel ini berbicara tentang penyelesaian sengketa wakaf dalam sejarah hukum Islam. Permasalahan wakaf telah muncul di awal sejarah Islam. Sehubungan dengan sengketa tentang status harta sebagai wakaf telah muncul pada masa lalu  disebabkan oleh perubahan sosial; pergeseran nilai dan tatanan masyarakat, dan ditambah lagi dengan masalah bahwa tidak adanya bukti tertulis yang menyatakan bahwa status suatu harta sebagai objek wakaf. Pada tulisan ini dikemukakan kasus-kasus permasalahan sengketa wakaf yang terjadi pada awal periode Islam dan kasus-kasus kontemporer tentang sengketa perwakafan serta penyelesaiannya, yang terjadi di Indonesia pada beberapa dasawarsa yang lalu.

Abstract: The Settlement of Religious endowment (waqf) Dispute: A Socio-Historical Approach of Islamic law. This paper concentrates on the settlement of religious endowment (waqf) dispute in the perspective of Islamic law history. The disputes relating to waqf  has emerged since the early development of Islamic history. In regard with the conflict of the status of waqf property, the disputes have originated from the social change, the shift of values in the society, and the absence of written evidence of waqf property. This article will elaborate the cases of waqf disputes which occured in the early periods of Islam and the contemporery cases along with the settlement of the disputes taking place in Indonesia in the last few decades.

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Nur Fadhilah

ABSTRAK Dalam pelaksanaan wakaf, ketentuan-ketentuan administratif dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mendapat perhatian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pihak yang berwakaf. Hal ini menyebabkan status wakaf banyak yang tidak jelas secara yuridis administratif. Dalam kondisi di mana nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meluas seperti sekarang ini, maka tanah wakaf yang tidak jelas secara hukum tersebut, telah banyak mengundang kerawanan dan memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat hukum dan tujuan perwakafan. Dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir timbulnya sengketa tanah wakaf maka perlu dikemukakan pembahasan terkait dengan faktor pemicu terjadinya sengketa dan strategi penyelesaiannya. Faktor pemicu terjadinya sengketa tanah wakaf akan ditinjau dari sudut pandang teori penyelesaian konflik (conflict resolution theory) Ralf Dahrendorf. Adapun strategi penyelesaian sengketa wakaf akan ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Ditinjau dari sudut pandang teori penyelesaian konflik (conflict resolution theory) Ralf Dahrendorf, faktor-faktor pemicu terjadinya sengketa tanah wakaf adalah: resources; interest atau needs; values; relationship dan information; dan structure. Penyelesaian litigasi melalui pengadilan sebagai strategi penyelesaian sengketa tanah wakaf adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Kata kunci: sengketa, tanah wakaf Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang. Penguasaan tanah di pedesaan menyangkut berbagai aspek seperti aspek ekonomi, demografi, hukum, politik dan sosial. Pandangan ekonomi melihat tanah sebagai faktor produksi. Tetapi karena faktor produksi yang berupa tanah makin lama makin merupakan barang yang langka, maka perbandingan jumlah manusia dengan luas tanah pertanian menjadi penting. Hal ini termasuk sudut pandang demografis. Sedangkan pandangan hukum lebih melihat kepada pola hak dan kewajiban para pemakai tanah, atau kerangka (formal maupun informal) yang mengatur segala aktivitas ekonomi yang ada hubungannya dengan tanah, namun untuk memungkinkan agar segala peraturan ditaati oleh semua warga masyarakat diperlukan adanya aparatur organisasi yang dapat memaksakan peraturan itu. Artinya, diperlukan adanya kekuasaan. Maka di sinilah terkait sudut pandang politik. Dari keempat sudut pandang di atas

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

Sudaryanto, Emy Puspita Sari

ABSTRACT: This thesis constitutes a research that means to analyze Religion Court of Judge Verdict about wakaf land exchange dispute according to wakaf constitution Number 41/ 2004 and Nazhir competence related to the process of wakaf land exchange. The research method that’s used in this thesis is juridical-normative research by using literature materials, such as Religion Court Verdict and books, and also interview with respondents, such as the judge of Religion Court and Nazhir. The data is analyzed by using descriptive-qualitative method. The research results show the Religion Court of Judge Verdict that declare the acte of wakaf vow hasn’t power in law is right because the reasons of wakaf land exchange incorrect, have procedural missing, and human error. Nazhir in wakaf land exchange process hasn’t participate yet and responsible, and also lack of knowledge about wakaf exchange, so cause dispute of wakaf land exchange.

INTISARI: Penulisan tesis ini merupakan sebuah riset yang bertujuan untuk menganalisa putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai sengketa tukar-menukar tanah wakaf ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan kewenangan Nazhir berkaitan dengan terjadinya penukaran tanah wakaf. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan Pengadilan Agama dan buku-buku literatur, serta wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama dan Nazhir. Data yang diperoleh dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf tidak mempunyai kekuatan hukum sangat tepat karena alasan tukar-menukar tanah wakaf kurang tepat, terjadi suatu kesalahan prosedur, dan kekhilafan para pihak. Nazhir dalam penukaran tanah wakaf belum memahami peran dan tanggung jawabnya serta kurangnya pengetahuan dalam hal tukar-menukar tanah wakaf, sehingga mengakibatkan sengketa tukar-menukar tanah wakaf

ebook-1473378-1251457.png

click >>>

UIN Malang

Sengketa Wakaf Atas Tanah Jaminan

Hutang (Kasus Di Jalan Gadang Gang 2 Kelurahan Gadang

Kecamatan Sukun Kota Malang). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal AlSyakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang.

 

Wakaf merupakan hal yang paling mulia tetapi ada persyaratan bahwa

orang yang mewakafkan adalah orang yang memiliki, lalu bagaimana dengan

orang yang belum jelas hak kepemilikannya dan kemudian tanah tersebut

diwakafkan, dengan demikian di Jl. Gadang gg 2 No.7 Kecamatan Sukun Kota

Malang terdapat permasalahan yang menarik yaitu terdapat persengketaan wakaf

atas tanah jaminan hutang antara kedua belah pihak yang mana keduanya

mengakui bahwa tanah tersebut milik mereka.

Berdasarkan masalah tersebut peneliti mengadakan penelitian ini dengan

tujuan untuk mengkaji status tanah wakaf yang menjadi sengketa antara kedua

belah pihak, dan juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum sengketa wakaf

atas tanah jaminan hutang yang ditinjau dalam Perspektif Undang-undang No. 5

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang berupa

penelitian empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Jl.

Gadang gg 2 No.7 Kecamatan Sukun Kota Malang. Adapun jenis penelitian ini

adalah penelitian lapangan, karena peneliti dalam mencari data-data dan juga

informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini,

wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan cara dalam pencarian datadatanya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa status tanah sengketa tersebut

merupakan milik pihak pertama yang dirugikan, sedangkan pihak kedua

mewakafkan tanah tersebut tanpa seizin pihak pertama sebagai pemilik yang sah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Undang-undang No. 5

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa syarat wakaf

adalah tanah milik sendiri dan hak turun-menurun, maka dari itu tanah yang

diwakafkan tersebut batal demi hukum dikarenakan bukan milik pihak kedua,

adapun bukti-bukti surat akta jual beli tanah ada pada milik pihak pertama bukan

kedua.

 

ebook-1473378-1251457.png

click >>>