Tugas Akhir/Tesis/Presentasi

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Irham Alifiandipura

Rural poverty is considered as a major challenge for the today‘s economies. Most of the poor people are living in rural areas, and most of them depends their livelihood on the income from agriculture sector. Cluster with the introduction of Islamic sharecropping based on al-muzāraʻa contracts can help the farmers to earn the average incomes that they would need to have. In this paper through qualitative means we have investigated the role of agriculture department and Cluster in poverty alleviation. The research is based on the theory that is sorted out via secondary data collection methods. We have mostly focused on journal articles, books, proceedings and article on websites. So we have developed a mechanism by which Cluster can help in poverty alleviation amongst rural farmers with the application of sharecropping and with the assistance of agriculture department created by the Government.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Ahmad Atabik

This article describes the cash waqf management in Indonesia. A cash waqf endowments performed person, group of people, and institutions or legal entities in the form of cash. Endowments cash is still being debated among scholars’ whether legitimate or not, and the management of cash waqf professionally still a discourse and not many people or institutions that can accept such endowments models. This article also discusses the definition, the legal basis and the cash endowments history. Also discussed about cash waqf as the foundation of economic development of society by opening the rigidity of Muslims against this cash waqf, also economic prospects waqf property; how the institution of waqf in Islamic countries has been successful both in terms of the welfare society places of worship, social, educational, health and other essential infrastructure. Endowments cash in reality also has to serve as economic empowerment; waqf potential as one of the instruments for the economic empowerment of Muslims although management in Indonesia is still not good. Yet judging by the numbers, waqf property in Indonesia is quite large. Most of the endowment in the form or used for houses of worship, Islamic educational institutions, public cemetery and others who averaged in the form of endowments is not productive. Therefore, the existence of endowments in Indonesia today need special attention, because the existing endowment for a generally still shaped objects that do not move that basically have considerable potential as productive lands are located to be managed productively.

 

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Aji Damanuri

Wakaf memegang peranan penting dalam perjalanan dakwah Islam dan mengantarkan pada peradaban dua dinasti besar, Muawiyah dan Abasiyah. Pengalolaan wakaf juga berkembang pesat seiring dengan perkembangan pemahaman fiqh wakaf, dari yang sekedar tradisional sampai dengan manajemen modern, dari konsumtif menuju pem berdayaan produktif. Perkembangan yang cukup menggembirakan tersebut harus diiringi dengan manajemen yang profesional efektiv dan effisien. Salah satu nadzir wakaf yang kelihatan cukup rapi dalam manajemen dan luas secara kuantitatif pengelolaan wakafnya adalah Muhammadiyah Ponorogo, yang menerapkan pola integrasi dalam pengelolaan wakaf. Harta wakaf tidak dikelola secara mandiri tetapi menjadi penopang dan bersinergi dengan harta kekayaan Muhammadiyah lainnya. Dengan pola ini wakaf di Muhammadiyah bisa berdaya dan amal usaha (nadzir) yang mengelola bisa lebih leluasa dan fleksibel dalam pengelolaannya, sehingga effektivitas dan effisiensi dapat dilaksanakan meski belum sangat optimal.

 

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Bahrul Ma’ani

Wakaf merupakan aset publik, yang menjadi harapan besar masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatakan secara optimal baik secara material maupun spiritual. Selama ini ada 676 persil tanah wakaf di Kota Jambi dimanfaatkan hanya untuk kepentingan spiritual, tanah-tanah kosong dan tanah disekitar masjid/langgar, madrasah dan sosial belum dimanfaatkan untuk kepentingan ekonmi sebagai mata pencaharian masyarakat. Karena itu tanah wakaf penting untuk diteliti melalui penelitian kualitatif dengan mewawancarai berbagai elemenelemen masyarakat dan stakeholders yang berkaitan dengan perwakafan. Dan analisis data, yaitu analisa yang mengarah kepada interpretasi penuh atas faktafakta dan teks-teks tentang sosial keagamaan yang relevan dan tetap memperhatikan normatif nas } . Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, diskreptif dengan memakai teori progresif sebagai teori pokok yang dikembangkan oleh Satjipto Raharjo, didukung oleh teori H. Islam tentang wakaf yang bersumber dari al-Qur‟an, al-Hadis, sahabat dan pemikir Islam kontemporer serta Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peratuan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 untuk merekonstruksi pemanfaatan wakaf secara optimal. Karena selama ini ia dimanfaatkan secara tradisional dan mempertahankan status quo tanpa melihat peluang untuk bermitra dengan kalangan pengusaha dan swasta lainnya agar aset wakaf menjadi icon dalam menunjang ekonomi masyarakat khusunya Kota Jambi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tanah tidak berfungsi secara optimal disebabkan oleh 4 faktor, Pertama, nazhir sebagai pengelola wakaf tidak memiliki kompetensi akademis dan manajerial untuk mengembangkan aset wakaf, akibatnya ia tidak dapat dimanfaatkan secara produktif. Kedua, berdasarkan temuan di lapangan, stigmatisasi Syafi‟i masih cukup dominan dalam masyarakat untuk mempertahankan status qou yang berorientasi. Ketiga, nazhir, wakif dan ahli waris tidak memiliki kompetensi akademik sehingga malas mengelola wakaf terutama wakaf khai > ri, karena selama diangkat menjadi nazhir, ia tidak memperoleh upah atau imbalan apapun. Ke-empat, mauquf ‘alaih (nazhir, KUA, Kementerian Agama Kota dan Kementerian Agama Propinsi), kurang berkoordinasi dalam pendataan tanah wakaf dan ada kecenderungan petugas wakaf menghilangkan data, apabila data wakaf itu mengalami problem yang akut. Akibatnya tahun 2010 ada 46 persil tanah wakaf yang dihilangkan oleh pihak Kemenag Kota, di samping untuk menghindari permintaan Kemenag pusat untuk menghilangkan beban kerja yang sulit terurai tanpa ujung, juga terjadi penyimpangan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.

 

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Ahmad Soekro Tratmono

Membangun model bisnisyang mengintegrasikan potensisektorkeuangan, sektorriil(industrihalal), sektorreligius/sosial yang kitamiliki. 2. Memanfaatkan momentum peningkatan umat muslim yang tergolong middle income class. 3. Mendorong pertumbuhan industri syariah seperti pariwisata syariah, halal food, hotel syariah, perumahan islami, fashion syariah serta obat dan kosmetik hal

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Hesti Trisnaningtyas

ABSTRACT: This research has purposed to examine and analyze the validity of the practice of expert endowment based on regulation legislation in Indonesia, and form of legal protection to prevent from dispute about object endowments. This research is using empirical normative method. Empirical normative research methods is a merger between the normative legal approach with the addition of various empirical element. Normative research is research that is based on the research literature in order to obtain secondary data. Empirical research is a law research that use primary data source which derived from field research. Data have been obtained from the research literature and field research analyzed qualitatively. Qualitative data analysis done by classifying and sorting the data obtained from the field according to the quality and truth then linked with the theory derived from the study of literature. Based on this research, regulation of endowments applies both to endowments and endowment khairi experts, therefore, the practice of experts endowments deemed valid if in accordance with the rules in the Act number 41 year 2004 on endowments. Experts endowments legal actions deemed in this study is not valid according to the rules Legislation in Indonesia. It is based on non-fulfillment of the terms of the endowment Nazhir stating that Nazhir consists of at least three (3) persons who are listed in Article 4 paragraph 5 of Government Regulation number 42 year 2006 on the implementation of Act Number 41 Year 2004 on endowments. Legal protection of objects of expert endowments in the event of a dispute can be done in a preventive and repressive. Preventively can be reached by measures of protection required to protect expert endowments bodies, namely: a. Show evidence of expert endowment land certificate. b. Provide advocacy in full to the expert endowment lands are disputed or legally problematic. c. Implementation of Act number 41 year 2004 about benefaction and Government Regulations. d. Utilization and empowerment of expert endowment land productively. Repressive legal protection can be done in litigation and non-litigation. In litigation carried out with the help of religious courts in resolving disputes. In non-litigation done by negotiation, mediation or arbitration.

INTISARI: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis keabsahan praktik wakaf ahli dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, serta bentuk perlindungan hokum atas benda wakaf ahli dalam hal terjadi sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer yang berasal dari penelitian lapangan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Perundang-undangan mengenai wakaf berlaku baik untuk wakaf khairi maupun wakaf ahli, oleh karena itu praktik wakaf ahli dipandang sah apabila sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Perbuatan hukum wakaf ahli dalam penelitian ini dipandang tidak sah menurut peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berdasarkan pada tidak terpenuhinya syarat mengenai nazhir wakaf yang menyatakan bahwa nazhir terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang tercantum dalam pasal 4 ayat 5 Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perlindungan hukum atas benda wakaf ahli dalam hal terjadi sengketa dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dapat ditempuh dengan melakukan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan untuk melindungi benda wakaf ahli, yaitu: a. Menunjukkan bukti sertipikat tanah wakaf ahli; b. Memberikan advokasi terhadap benda wakaf ahli yang menjadi sengketa; c. Melaksanakan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan d. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf ahli secara produktif. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Secara litigasi dilakukan dengan bantuan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa. Secara non litigasi dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi atau arbitrase.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Rifa Akhmad Annanto

ABSTRACT: This research aimed to determine the reasons for the wakaf cancellation filing in the Religious Court and the judge’s considerations in declining or accepting the suit for wakaf cancellation. This is a normative-empirical research, which means that it studies laws whose objects of study include statutory provisions and their implementation on legal events. In collection the data, both in normative and empirical research, it is hoped that contacts could be established with the parties who could provide information on the necessary data. These parties are respondents and informants. In this case, a respondent is a person of individual who are directly involved with the necessary data while an informant is a person who gives his/her opinions on the object being researched. The result of the research shows that there are several reasons on which plaintiffs file their lawsuits. These reasons are the incompetence of the wakif, the change in the wakaf’s destination, the fact that the wakif has not fulfilled the requirements of being a wakif, and the fact that the wakaf is not carried out lawfully. The judge’s considerations in accepting the case are the fact that the filed case is within the Religious Court’s jurisdiction, and that the lawsuits are rightfully filed, and the propositions submitted can be verified. On the other hand, the judges who decline the case base their decision on the reasoning that the filed case is not within the Religious Court’s jurisdiction.

INTISARI: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan-alasan diajukannya pembatalan wakaf di Pengadilan Agama serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama untuk menolak atau menerima gugatan pembatalan wakaf tersebut. Penelitian ini bersifat normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Dalam pengumpulan data, baik penelitian normatif maupun empiris peneliti mengadakan kontak atau hubungan dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan. Pihak-pihak tersebut adalah responden dan narasumber. Responden dalam hal ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan sedangkan narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa alasan yang menjadi dasar Penggugat untuk melakukan gugatan yaitu karena wakif tidak cakap, berubahnya tujuan wakaf, tidak dipenuhinya persyaratan sebagai wakif dan wakaf yang dilakukan tidak sah. Dasar pertimbangan hakim menerima perkara tersebut karena perkara yang diajukan merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama dan gugatan yang diajukan mempunyai alas hak dan dalil-dalil yang diajukan dapat dibuktikan. Sedangkan hakim yang menolak perkara pembatalan wakaf karena perkara yang digugat bukan merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Anggita Sukma Debty

ABSTRACT: This study aims to identify and analyze the factors behind the emergence of disputes in the deed of pledge act of wakaf Number: W.2 / 90 / K-13 / Year: 1995 and the responsibilities of the Officials of Wakaf Pledge Deed related disputes in the deed of wakaf pledge Number: W .2 / 90 / K-13 / Year: 1995. Research in this case using empirical normative law research methods. This research is supported by written regulations or other legal materials, with data obtained directly from the field in the form of interviews to respondents and informants. The conclusions from this study, the researcher considered that the wakif family wanted to re-request the wakaf land that had been pledged because the sensible requirements were not met, but in this study it was found that the sensible requirements were not met in formal proof so that it could not be requested again. Another factor behind the disputes in this case, namely the not done of wakaf pledge statement together. This is the factor of the emergence of disputes between Ibu Baniyah as the sister of Ibu Rr Fatimah and Siti Rahmah Foundation. Another factor behind the disputes in this case is that there is no wakaf pledge together. Against the responsibility of the Officials of Wakaf Pledge Deed related to the occurrence of dispute in the wakaf pledge deed Number: W.2 / 90 / K-13 / Year: 1995 is mediate between wakif family with the recipients of endless disposal wakaf fairly. An officials of Wakaf Pledge Deed has performed its duty in accordance with Law Number 41 Year 2004 about wakaf, if happened wakaf dispute.

INTISARI: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya sengketa dalam akta ikrar wakaf Nomor:W.2/90/K-13/Tahun : 1995 dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait timbulnya sengketa dalam akta ikrar wakaf Nomor : W.2/90/K-13/Tahun : 1995. Penelitian dalam hal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian iniselain didukung peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain, dilengkapi data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa wawancara kepada responden dan narasumber. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Peneliti menilai dari beberapa syarat wakaf yang tidak terpenuhi yaitu mengenai berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan. Hal ini yang menjadi faktor timbulnya sengketa. Faktor lain yang melatarbelakangi sengketa dalam kasus ini yakni tidak dilakukannya pernyataan ikrar wakaf secara bersama-sama. Terhadap tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait timbulnya sengketa dalam akta ikrar wakaf Nomor:W.2/90/K-13/Tahun : 1995 adalah memediasi antara keluarga wakif dengan penerima wakaf yang bersengeta tanpa memihak. Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, apabila terjadi sengeta wakaf.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Rahmi Amalia

ABSTRACT: The practice of cash waqf have raised many of arguments among the classical scholars about using money which would be exhausted when it used. Despite some of them allowed it for the reasons that it already become a custom in the area ('Urf). In addition, money was considered to fulfill the characteristics of waqf. After the money had been agreed to become object of waqf, money was become the best form of waqf productive by being managed into business capital (investment). The condition of money in the past was different from money today and so do economy conditions nowdays that was more complex than economy conditions in the past. This was a problem for the cash waqf assets, such as the occurrence of decreasing value of money and when investment cash waqf suffered losses. Therefore, this research was conducted to be able to find how the phenomenon of such problems could have an impact on cash waqf assets. This research was a type of qualitative research with a conceptual and empirical conceptual framework then using critical analysis. The conceptual approach would be used to solve the problem of decreasing value of money and the loss of cash waqf investments that will have an impact on the money waqf assets. While the empirical approach was used to get the answers by the experts regarding their views about the decreasing money value and loss of money investments of cash waqf that will affect the cash waqf assets. In addition, the data source was obtained by interviewing the experts of cash waqf and collecting the literature in accordance with the object under study. The results on discussion in this study concluded that the current cash waqf practices will experience the risk of the decreasing money value and the losses of money waqf investment due to the differential of economy conditions in the past. Concerning the views of experts consisting of money waqf managers, religious scholars, and waqf researchers, in relation to the risks mentioned above, they were agreed that these risks would have an impact on the characteristics of waqf (conservation of objects and long-term benefits). The risk of decreasing value of money would be affected the conservation value of waqf assets. Similarly, the loss of investment can affect the sustainability of the benefits of money waqf. The solutions given in this research were useful to minimize the problem from the risk of decreasing of money value and losses of investment of cash waqf.

INTISARI: Praktik wakaf uang banyak memunculkan perdebatan di kalangan para ulama klasik mengenai penggunaan uang yang akan habis bila digunakan. Meskipun begitu beberapa di antara mereka membolehkan dengan alasan sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut ('Urf). Selain itu uang dianggap sudah memenuhi karakteristik wakaf. Setelah uang disepakati menjadi benda wakaf, uang menjadi bentuk wakaf paling lancar untuk bisa diproduktifkan dengan cara dikelola menjadi modal usaha (investasi). Kondisi uang masa dahulu dan sekarang sangat berbeda, begitupula kondisi perekonomian yang terjadi saat ini lebih komplek dari masa dahulu. Hal ini memunculkan masalah bagi aset wakaf uang, seperti saat terjadinya penurunan nilai uang dan saat investasi uang wakaf mengalami kerugian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk dapat menemukan bagaimana fenomena masalah tersebut bisa berdampak pada aset wakaf. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kerangka pikir konseptual dan empiris serta menggunakan analisis kritik. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk memecahkan masalah dari penurunan nilai uang dan kerugian investasi uang wakaf yang akan berdampak pada aset wakaf uang. Sedangkan pendekatan empiris dipakai untuk mendapatkan jawaban dari para ahli terkait pandangan mereka tentang penurunan nilai uang dan kerugian investasi uang wakaf yang akan berdampak pada aset wakaf uang. Selain itu sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara para ahli wakaf uang serta mengumpulkan literatur yang sesuai dengan objek yang diteliti. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa praktik wakaf uang saat ini akan mengalami risiko terjadinya penurunan nilai uang dan kerugian investasi uang wakaf karena kondisi ekonomi yang berbeda dengan pada masa dahulu. Mengenai pandangan para ahli yang terdiri dari pengelola wakaf uang, ulama, dan peneliti wakaf, terkait risiko-risiko yang telah disebutkan di atas ialah mereka sependapat bahwa risiko-risiko tersebut akan berdampak pada karakteristik wakaf (kekekalan benda dan manfaat jangka panjang). Risiko penurunan nilai uang akan berpengaruh terhadap kekekalan nilai aset wakaf. Begitu pula dengan kerugian investasi dapat mempengaruhi keberlangsungan manfaat wakaf uang. Solusi yang telah diberikan dalam penelitian ini berguna untuk meminimalisir masalah dari risiko penurunan nilai uang dan kerugian investasi uang wakaf.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Rusny Istiqomah S

ABSTRACT: The potential of cash waqf is very large in Indonesia becomes an opportunity for Indonesia to develop cash waqf by cooperating LKS, hereinafter referred to as LKS-PWU. The appointment of sharia banks as LKS-PWU makes the position of sharia banks very important in the success of cash waqf program, which is to promote the economy of the people can be achieved. The purpose of this study is to discirbe system of socialization, fundrising, distribution/financing, monitoring and evaluation and reporting of cash waqf. This research is descriptive-qualitative by applying institutional management approach. The sample of this research is 9 LKS-PWU. The data collection techniques are interviews and questionnaires. Analysis techniques using coding techniques. The results showed that the socialization of money waqf in several LKS-PWU is socialization in the form of external and internal that can be done also when certain events to increase market share. For fundrising system use IT and in accordance with the rules that have been set. To increase the trust of LKS-PWU make transparency of fund and improve communication with nazhir and waqif, choose nazhir according to regulation of BWI, performing duty as LKS-PWU. Distribution / financing system of cash waqf management in accordance with BWI rules, in selecting partners several LKS-PWU perform comparison parameters. Some LKS-PWU have special wakaf empowerment management and the other don't have, when nazhir can share the proceeds, the funds are channeled to mauqufalaih. For monitoring and evaluation system of LKS-PWU make KPI, with target to optimize the accumulation and socialization of money waqf, and cooperation with mauqufalaih, evaluate the manager and product of wakaf of money at work meeting. In the reporting system in its own format as well as in BWI format every month but there are some LKS-PWU also don't have a report

INTISARI: Potensi wakaf uang yang sangat besar di Indoensia menjadi kesempatan Indonesia untuk mengembangkan wakaf uang dengan bekerjasama LKS yang selanjutnya disebut LKS-PWU. Penunjukkan bank syariah sebagai LKS-PWU menjadikan posisi bank syariah sangat penting dalam kesuksesan program wakaf uang, yaitu untuk memajukan perekonomian umat dapat tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan wakaf uang. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan menerapkan pendekatan manajemen kelembagaan. Sampel penelitian ini berjumlah 9 LKS-PWU. Adapun teknik pengumpulan data adalah wawancara dan kuisioner. Teknik analisis datanya menggunakan teknik pengkodean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sosialisasi wakaf uang di beberapa LKS-PWU yaitu sosialisasi berupa ekternal dan internal yang dapat dilakukan juga ketika event tertentu untuk meningkatkan market share. Untuk sistem penghimpunan melalui IT dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kepercayaan LKS-PWU membuat transparansi dana dan meningkatkan komunikasi dengan nazhir dan wakif, memilih nazhir sesuai peraturan BWI, melaksanakan tugas sebagai LKS-PWU. Sistem pendistribusian/financing pengelolaan wakaf uang sesuai aturan BWI, dalam memilih mitra beberapa LKS-PWU melakukan parameter perbandingan. Beberapa LKS-PWU ada yang memiliki manajemen pemberdayaan wakaf khusus dan tidak, ketika nazhir dapat bagi hasil,dana disalurkan ke mauqufalaih. Untuk sistem monitoring dan evaluasi LKS-PWU membuat KPI, dengan target mengoptimalkan penghimpunan dan sosialisasi wakaf uang, serta kerjasama dengan mauqufalaih, mengevaluasi pengelola dan produk wakaf uang di rapat kerja,. Dalam sistem pelaporan dalam format sendiri maupun dalam format BWI setiap bulan namun ada beberapa LKS-PWU juga yang belum memiliki laporan.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Adelita F Baiq R P

ABSTRACT: In the science of property valuation the most commonly used method of determining the best use of vacant land and land with property development, the Highest and Best Use method. According to the authors, this method can be used to assess the best use of unearned wakaf land and wakaf land that has not been maximally empowered. Thus, through its utilization can provide benefits to the people. Therefore, this study was conducted to combine the concept of HBU with the provisions of Islamic Shari'ah that regulate the waqf, so that it can be used to assess the best use of wakaf land. This research is a type of qualitative research with conceptual and empirical approach. A conceptual approach is used to construct or form an Islamic concept of land appraisal adopted from the HBU and integrated with the Shariah aspect. The empirical approach used in testing HBU-I method on wakaf land that has not been empowered or not yet maximized in its empowerment. The results and discussion in this study indicate that there is a difference of purpose between HBU and HBU-I methods in determining the best utilization of a land. HBU method emphasizes on the achievement of individual profit maximization. While the HBU-I method aims to provide maslahah for people. The aspects of the assessment that must be met in it, experienced changes and the addition of assessment indicators to be used in assessing the wakaf land. The differences between the two forms of this method are on the physical and location aspects, the researchers added alternative guidance on the use of waqf land based on its location. On the legality aspect, the researcher replaces the land rights assessment indicator, so based on the existence of the deed of waqf pledge and the certificate of waqf land. On the zoning indicator, the researcher adds 5 subindicators to consider, namely the allocation of wakaf land, the muamalah form which is done in utilizing the land of waqf , community needs, benefits that can be given and ibdal / istibdal. In the financial aspect, the difference lies in expenditure indicator (consideration of expenditure for ZIS fund) and investment feasibility test using gold value method and gold index method. The aspects of determining the best use is based on the aspects of the material and the calculation of property values is based on the percentage increase in gold prices. after this concept was used to assess wakaf land in Yayasan Darussalam and Al-Muhajirin Mosque, it was found that the best utilization form for both sites was the bookstore and school uniform.

INTISARI: Dalam ilmu penilaian properti terdasat metode yang umum digunakan untuk menentukan pemanfaatan terbaik atas tanah kosong dan tanah dengan properti pengembangan, yaitu metode Highest and Best Use. Menurut penulis, metode ini dapat digunakan untuk menilai pemanfaatan terbaik atas tanah wakaf yang belum diberdayakan dan tanah wakaf yang belum maksimal pemberdayaannya. Sehingga, melalui pemanfaatannya dapat memberikan kemaslahatan bagi umat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkombinakan konsep HBU dengan ketentuan syariat Islam yang mengatur tentang wakaf, sehingga dapat digunakan untuk menilai penggunaan terbaik dari tanah wakaf. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kerangka pikir konseptual dan empiris serta menggunakan analisis kritik. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun atau membentuk konsep penilaian atas tanah secara Islami yang diadopsi dari HBU yang dipadukan dengan aspek Syariah. Adapun pendekatan empiris digunakan dalam pengujian metode HBU-I pada tanah wakaf yang belum diberdayakan atau belum maksimal dalam pemberdayaannya. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tujuan antara metode HBU dan HBU-I dalam menentukan pemanfaatan terbaik dari suatu tanah. Metode HBU menekankan pada tercapainya maksimalisasi keuntungan individu sedagkan metode HBU-I bertujuan untuk memberikan maslahah bagi umat. Adapun aspek-aspek penilaian yang harus dipenuhi di dalamnya, mengalami perubahan dan penambahan indikator penilaian agar dapat digunakan dalam menilai tanah wakaf. Adapun perbedaan diantara kedua bentuk metode ini, yaitu pada aspek fisik dan lokasi, peneliti menambahkan pedoman alternatif penggunaan tanah wakaf berdasarkan lokasinya. pada aspek legalitas, peneliti mengganti indikator penilaian status hak atas tanah didasarkan pada keberadaan akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf, pada indikator zoning, peneliti menambahkan 5 subindikator yang perlu dipertimbangkan, yaitu peruntukan tanah wakaf, bentuk muamalah yang dilakukan dalam memanfaatkan tanah wakaf, kebutuhan masyarakat, manfaat yang dapat diberikan dan ibdal/istibdal. Pada aspek keuangan, perbedaan terletak pada indikator pengeluaran (pertimbangan pengeluran untuk dana ZIS) dan uji kelayakan investasi menggunakan gold value method dan gold index method. Adapun pada aspek penentuan penggunaan terbaik di dasarkan pada aspek maslahan dan perhitungan nilai properti didasarkan pada prosentase kenaikan harga emas. setelah konsep ini digunakan untuk menilai tanah wakaf di Yayasan Darussalam dan Masjid Al-Muhajirin, diketahui bahwa bentuk pemanfaatan terbaik bagi kedua lokasi tersebut adalah Toko buku dan seragam sekolah.

click >>>

ebook-1473378-1251457.png

Siti Muflichah

ABSTRACT: The background of this study appeared, because look at the development of cash or cash waqf endowments that occurred in Indonesia. Waqf money may play a role in supporting the development process of economic and social development, especially for reducing poverty among the lower class people. Waqf money is one of the pillars of social development and the development of prosperous society in Indonesia. Therefore the management of waqf by management agencies such as the Tube Waqf endowments Indonesia, should be regulated by law and given legal protection so that no problems that could hinder its implementation.The purpose of this research is to study about the setting and implementation of cash endowments, cash waqf legal protection at TWI Dompet Dhuafa Jakarta, and what are the prospects juridical cash waqf in Indonesia. The method used in this dissertation research is a qualitative approach using inductive logic thinking that departs from the facts that are specific to later generalized to conclusions. Analysis of the data used in this research is qualitative descriptive through four stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion. Results of this study can be concluded that: 1) Law Number 41 Year 2004 on Endowments created to provide a sure legal footing, public confidence, and the protection of waqf assets, statutory management and development of cash waqf is done with Islamic principles. 2) management of cash waqf by TWI mostly used for social activities and a new bit for pproduktif activity. Management of endowments by TWI Dompet Dhuafa Jakarta refers to Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. Management of cash waqf by TWI Dompet Dhuafa Jakarta has enough legal protection even though not yet complete and still weak. 3) Act No. 41 of 2004 on Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006 on the implementation of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf as a basis or legal basis nominally about cash waqf applicable legally in the jurisdiction of Indonesia, giving prospects juridical positive for the management of cash waqf in the future.

INTISARI: Latar belakang studi ini muncul, karena melihat perkembangan wakaf uang atau wakaf tunai yang terjadi di Indonesia. Wakaf uang dapat berperan dalam menunjang proses pembangunan ekonomi dan sosial, terutama untuk mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat bawah. Wakaf uang merupakan salah satu pilar pembangunan sosial dan pembangunan masyarakat sejahtera di Indonesia. Oleh karena itu pengelolaan wakaf oleh lembaga pengelola wakaf seperti TWI Dompet Dhuafa Jakarta, perlu diatur secara hukum dan diberi perlindungan hukum agar tidak ada permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pengaturan dan pelaksanaan wakaf tunai, perlindungan hukum wakaf tunai pada TWI Dompet Dhuafa Jakarta, dan bagaimana prospek yuridis wakaf tunai di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan logika berpikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasi menjadi kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dibuat untuk memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf, menurut undang-undang pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. 2) Pengelolaan wakaf tunai oleh TWI sebagian besar digunakan untuk kegiatan sosial dan baru sedikit untuk kegiatan produktif. Pengeloaan wakaf oleh TWI mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan wakaf tunai oleh TWI Dompet Dhuafa Jakarta cukup mempunyai perlindungan hukum walau belum lengkap dan masih lemah. 3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai dasar atau landasan hukum yuridis formal tentang wakaf tunai yang berlaku secara sah di wilayah hukum Indonesia , memberi prospek yuridis yang positif bagi pengelolaan wakaf tunai di masa yang akan datang.

PENTING :

Salin/Copy No Handpnone dan anda PASTE di BERITA TRANSFER dari Bank Anda ke Bank Badan Wakaf Indonesia

Jika Dana Wakaf Uang tidak diterima dalam waktu 2 x 24 jam (hari kerja - dibuktikan sinkronisasi data dengan pihak Bank), maka Formulir (AIW) ini dinyatakan BATAL.

HOT LINE : Rajih - WA 0898 5345 231 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

visitor since May 18, 2019

ABOUT US >

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Sekretariat: Gedung Bayt Al Quran Taman Mini Indonesia Indah (TMII)Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560

visitor since June 1, 2019 (Flag Counter Installed)

CONTACT >

T: +6221-87799232

     +6221-87799311

F: +6221-87799383

E: bwi@bwi.or.id