Indonesian Waqf Board is an independent state institution formed based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqfs. This Board was formed in the framework of developing and advancing representatives in Indonesia.
Secretariat: Bayt Al Quran Building Beautiful Indonesia Miniature Park (TMII)

Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560

CONTACT >

T: +6221-87799232

     +6221-87799311

F: +6221-87799383

E: bwi@bwi.or.id

ABOUT US >

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

visitor since May 18, 2019

visitor since June 1, 2019 (Flag Counter Installed)

Optimalisasi Tanah Wakaf Untuk Pemberdayaan Pertanian Melalui Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Badan Wakaf Indonesia dengan Skema Muzara’ah

Moh.Chairul Annas, Aldita Nur Rochmah, Ahmad FadiOwner

Revolusi industri adalah pengukir sejarah terbesar terhadap perubahan konsep perekonomian tradisional terutama dalam bidang pertanian. Revolusi industri ini telah mengubah warna perekonomian dunia secara cepat dan global. Sektor pertanian yang sebelumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik berubah menjadi sektor pemenuhan kebutuhan global yang diwujudkan dengan adanya ekspor. Ekspor menjadi ajang perlombaan dalam revolusi industri ini.

 

Ekonomi modern berbasis pembangunan industri menggeser secara perlahan keberadaan lahan pertanian. Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan lahan pertanian turut menjadi incaran perkembangan ekonomi berbasis industri. Pengalih fungsian lahan-lahan pertanian menjadi trending topic yang harus dituntaskan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Indonesia mengalami penyempitan lahan pertanian yang mengancam kondisi ketahanan pangan dalam negeri. Pengalih fungsian lahan pertanian yang terjadi di Indonesia tidak hanya berupa pusat pembangunan industri tetapi juga digunakan sebagai lahan baru untuk pembangunan perumahan. Kasus seperti ini terjadi di daerah Padang, Sumatera Barat. Alih fungsilahan persawahan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (sampai November 2013) telah menyebabkan Sumatera Barat kehilangan sebanyak lebih dari 2.000 hektare/(ha) lahan pertaniannya. Alihfungsi lahan tersebut digunakan sebagai kawasan pengembangan perumahan dan perkebunan.[1]

 

Ketersediaan lahan pertanian dan banyaknya kasus konversi lahan menjadi masalah pertanian yang paling sering disoroti di Indonesia mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Seharusnya sekarang yang dipikirkan adalah upaya melakukan intensifikasi, mengupayakan peningkatan produksi pangan yang bertumpu pada inovasi teknologi atau peningkatan produktivitas. Kenyataan sekarang sangat jauh dari julukan Indonesia sebagai negara agraris. “Konversi lahan saat ini tinggi sekali, dalam setahun lahan pertanian yang berubah fungsinya mencapai 100.000 hektare, Kementerian Pertanian mengusahakan lahan pertanian atau sawah baru seluas 65.000 per tahun.” Ucap Suswono, Menteri Pertanian Indonesia.[2]Itu masih belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan lahan pertanian yang hilang. Pemerintah masih kekurangan 35.000 hektare lahan untuk menutup lahan yang hilang tadi. Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 menunjukkan bahwa 63,25% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 28,60 juta jiwa menggantungkan hidupnya bekerja di sektor pertanian. Data dari BPS dalam kurun waktu sepuluh tahun (2003-2012) juga menunjukkan luas lahan pertanian di Indonesia tetap tidak mengalami peningkatan yaitu 25 juta hectare.[3] Dari data tersebut akan menimbulkan banyak pertanyaan, bagaimana dengan kesejahteraan petani?

 

to Download..click Url :

or click :