Indonesian Waqf Board is an independent state institution formed based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqfs. This Board was formed in the framework of developing and advancing representatives in Indonesia.
Secretariat: Bayt Al Quran Building Beautiful Indonesia Miniature Park (TMII)

Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560

CONTACT >

T: +6221-87799232

     +6221-87799311

F: +6221-87799383

E: bwi@bwi.or.id

ABOUT US >

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

visitor since May 18, 2019

visitor since June 1, 2019 (Flag Counter Installed)

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN WAKAF TUNAI (Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa Jakarta)

Siti Muflichah

ABSTRACT: The background of this study appeared, because look at the development of cash or cash waqf endowments that occurred in Indonesia. Waqf money may play a role in supporting the development process of economic and social development, especially for reducing poverty among the lower class people. Waqf money is one of the pillars of social development and the development of prosperous society in Indonesia. Therefore the management of waqf by management agencies such as the Tube Waqf endowments Indonesia, should be regulated by law and given legal protection so that no problems that could hinder its implementation.The purpose of this research is to study about the setting and implementation of cash endowments, cash waqf legal protection at TWI Dompet Dhuafa Jakarta, and what are the prospects juridical cash waqf in Indonesia. The method used in this dissertation research is a qualitative approach using inductive logic thinking that departs from the facts that are specific to later generalized to conclusions. Analysis of the data used in this research is qualitative descriptive through four stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion. Results of this study can be concluded that: 1) Law Number 41 Year 2004 on Endowments created to provide a sure legal footing, public confidence, and the protection of waqf assets, statutory management and development of cash waqf is done with Islamic principles. 2) management of cash waqf by TWI mostly used for social activities and a new bit for pproduktif activity. Management of endowments by TWI Dompet Dhuafa Jakarta refers to Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. Management of cash waqf by TWI Dompet Dhuafa Jakarta has enough legal protection even though not yet complete and still weak. 3) Act No. 41 of 2004 on Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006 on the implementation of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf as a basis or legal basis nominally about cash waqf applicable legally in the jurisdiction of Indonesia, giving prospects juridical positive for the management of cash waqf in the future.

INTISARI: Latar belakang studi ini muncul, karena melihat perkembangan wakaf uang atau wakaf tunai yang terjadi di Indonesia. Wakaf uang dapat berperan dalam menunjang proses pembangunan ekonomi dan sosial, terutama untuk mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat bawah. Wakaf uang merupakan salah satu pilar pembangunan sosial dan pembangunan masyarakat sejahtera di Indonesia. Oleh karena itu pengelolaan wakaf oleh lembaga pengelola wakaf seperti TWI Dompet Dhuafa Jakarta, perlu diatur secara hukum dan diberi perlindungan hukum agar tidak ada permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pengaturan dan pelaksanaan wakaf tunai, perlindungan hukum wakaf tunai pada TWI Dompet Dhuafa Jakarta, dan bagaimana prospek yuridis wakaf tunai di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan logika berpikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasi menjadi kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dibuat untuk memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf, menurut undang-undang pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. 2) Pengelolaan wakaf tunai oleh TWI sebagian besar digunakan untuk kegiatan sosial dan baru sedikit untuk kegiatan produktif. Pengeloaan wakaf oleh TWI mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan wakaf tunai oleh TWI Dompet Dhuafa Jakarta cukup mempunyai perlindungan hukum walau belum lengkap dan masih lemah. 3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai dasar atau landasan hukum yuridis formal tentang wakaf tunai yang berlaku secara sah di wilayah hukum Indonesia , memberi prospek yuridis yang positif bagi pengelolaan wakaf tunai di masa yang akan datang.

to Download..click Url :

or click :