SENGKETA TANAH WAKAF: FAKTOR PEMICU DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA

Nur Fadhilah

ABSTRAK Dalam pelaksanaan wakaf, ketentuan-ketentuan administratif dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mendapat perhatian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pihak yang berwakaf. Hal ini menyebabkan status wakaf banyak yang tidak jelas secara yuridis administratif. Dalam kondisi di mana nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meluas seperti sekarang ini, maka tanah wakaf yang tidak jelas secara hukum tersebut, telah banyak mengundang kerawanan dan memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat hukum dan tujuan perwakafan. Dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir timbulnya sengketa tanah wakaf maka perlu dikemukakan pembahasan terkait dengan faktor pemicu terjadinya sengketa dan strategi penyelesaiannya. Faktor pemicu terjadinya sengketa tanah wakaf akan ditinjau dari sudut pandang teori penyelesaian konflik (conflict resolution theory) Ralf Dahrendorf. Adapun strategi penyelesaian sengketa wakaf akan ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Ditinjau dari sudut pandang teori penyelesaian konflik (conflict resolution theory) Ralf Dahrendorf, faktor-faktor pemicu terjadinya sengketa tanah wakaf adalah: resources; interest atau needs; values; relationship dan information; dan structure. Penyelesaian litigasi melalui pengadilan sebagai strategi penyelesaian sengketa tanah wakaf adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Kata kunci: sengketa, tanah wakaf Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang. Penguasaan tanah di pedesaan menyangkut berbagai aspek seperti aspek ekonomi, demografi, hukum, politik dan sosial. Pandangan ekonomi melihat tanah sebagai faktor produksi. Tetapi karena faktor produksi yang berupa tanah makin lama makin merupakan barang yang langka, maka perbandingan jumlah manusia dengan luas tanah pertanian menjadi penting. Hal ini termasuk sudut pandang demografis. Sedangkan pandangan hukum lebih melihat kepada pola hak dan kewajiban para pemakai tanah, atau kerangka (formal maupun informal) yang mengatur segala aktivitas ekonomi yang ada hubungannya dengan tanah, namun untuk memungkinkan agar segala peraturan ditaati oleh semua warga masyarakat diperlukan adanya aparatur organisasi yang dapat memaksakan peraturan itu. Artinya, diperlukan adanya kekuasaan. Maka di sinilah terkait sudut pandang politik. Dari keempat sudut pandang di atas

to Download..click Url :

or click :

PENTING :

Salin/Copy No Handpnone dan anda PASTE di BERITA TRANSFER dari Bank Anda ke Bank Badan Wakaf Indonesia

Jika Dana Wakaf Uang tidak diterima dalam waktu 2 x 24 jam (hari kerja - dibuktikan sinkronisasi data dengan pihak Bank), maka Formulir (AIW) ini dinyatakan BATAL.

HOT LINE : Rajih - WA 0898 5345 231 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

visitor since May 18, 2019

ABOUT US >

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Sekretariat: Gedung Bayt Al Quran Taman Mini Indonesia Indah (TMII)Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560

visitor since June 1, 2019 (Flag Counter Installed)

CONTACT >

T: +6221-87799232

     +6221-87799311

F: +6221-87799383

E: bwi@bwi.or.id