Indonesian Waqf Board is an independent state institution formed based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqfs. This Board was formed in the framework of developing and advancing representatives in Indonesia.
Secretariat: Bayt Al Quran Building Beautiful Indonesia Miniature Park (TMII)

Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560

CONTACT >

T: +6221-87799232

     +6221-87799311

F: +6221-87799383

E: bwi@bwi.or.id

ABOUT US >

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

visitor since May 18, 2019

visitor since June 1, 2019 (Flag Counter Installed)

TANAH WAKAF DAN STATUS HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA

M. Soleh Amin

Artikel ini menjelaskan tentang status tanah wakaf dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan berbagai peratruran pelaksanaannya, maka secara yuridis, telah terjadi suatu pembaharuan hukum pertanahan, dimana persoalan tentang perwakafan tanah telah diatur, ditertibkan dan diarahkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar telah memenuhi hakekat dan tujuan perwakafan menurut Islam. Bahkan lebih dari itu,dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Pokok Agraria, lembaga perwakafan Islam telah menjadi bagian dari system hukum pertanahan di Indonesia.

Selanjutnya,eksisitensi lembaga wakaf Islam dalam system hukum pertanahan nasional semakin kuat dengan diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam dan terakhir dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingga perwakafan tanah dari lembaga keagamaan Islam saat ini telah menjadi lembaga keagrariaan nasional dan menjadi bagian dari system pertanaha nasional.

Kata kunci :

Hukum Agraria, Kompilasi Hukum Islam, Pertanahan Nasional, Perwakafan Tanah Milik, Lembaga Keagrarian Nasional.

to Download..click Url :

or click :